KabarBaik.co, Mataram – Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhamad Iqbal menegaskan bahwa keberhasilan sebuah pemerintahan tidak boleh bergantung pada sosok pemimpinnya, melainkan pada sistem yang mampu menjamin keberlanjutan pelayanan publik dan pembangunan.
Pesan tersebut disampaikan Gubernur NTB saat memberikan materi pada Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XXIII di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi NTB, Senin (20/7). Sebanyak 60 peserta yang dipersiapkan menjadi calon pemimpin birokrasi masa depan mengikuti kegiatan tersebut.
Menurut Iqbal, pergantian kepala daerah merupakan hal yang wajar dalam sistem demokrasi. Namun, perubahan kepemimpinan tidak boleh mengganggu jalannya pemerintahan maupun pelayanan kepada masyarakat.
“Pemerintahan yang baik adalah yang tetap berjalan meski pemimpinnya berganti. Jika semuanya masih bergantung pada satu orang, maka itu belum bisa disebut sebuah sistem,” ujar Iqbal.
Berbekal pengalaman panjang sebagai diplomat, ia menilai salah satu tantangan utama yang masih dihadapi Indonesia adalah belum kuatnya tata kelola pemerintahan. Akibatnya, sejumlah proses pembangunan berjalan tanpa arah jangka panjang yang terintegrasi.
Ia mencontohkan pengelolaan sampah yang selama ini lebih fokus pada penanganan limbah, tetapi belum didukung sistem pengelolaan menyeluruh dari hulu hingga hilir. Kondisi serupa juga terjadi pada sektor pariwisata yang berkembang pesat di sejumlah daerah, namun belum sepenuhnya ditopang perencanaan yang komprehensif.
Dalam kesempatan itu, Iqbal juga mengingatkan agar transformasi digital tidak dianggap sebagai solusi instan bagi seluruh persoalan birokrasi. Menurutnya, digitalisasi hanya akan efektif jika didahului dengan pembenahan sistem yang baik.
“Perbaiki sistem terlebih dahulu, baru lakukan digitalisasi. Jika sistemnya masih bermasalah lalu didigitalisasi, yang terjadi justru mempercepat kesalahan,” katanya.
Gubernur Iqbal menegaskan, Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki peran penting sebagai penjaga memori kelembagaan yang memastikan roda pemerintahan tetap berjalan meski terjadi pergantian kepemimpinan. Karena itu, ASN dituntut menjaga profesionalisme, integritas, serta tidak terjebak dalam kepentingan politik jangka pendek.
“Politisi datang dan pergi setiap lima tahun, tetapi birokrasi tetap ada. Tugas ASN adalah menjaga keberlanjutan sistem,” tegasnya.
Selain membahas reformasi birokrasi, Iqbal juga mengajak peserta memahami bahwa kepemimpinan saat ini harus mampu merespons berbagai dinamika global, mulai dari pandemi, konflik geopolitik, gangguan rantai pasok hingga fluktuasi harga komoditas dunia yang berdampak langsung terhadap kondisi ekonomi daerah.
Ia menilai penguatan penguasaan rantai nilai (value chain) menjadi penting agar Indonesia tidak hanya menjadi produsen komoditas, tetapi juga memiliki daya tawar yang lebih kuat dalam perekonomian global.
Menutup pemaparannya, Iqbal kembali menegaskan bahwa kualitas pemerintahan ditentukan oleh kekuatan sistem yang dibangun, bukan semata-mata oleh kehebatan individu yang memimpin.
“Orang hebat dalam sistem yang buruk hasilnya tetap buruk. Sebaliknya, orang biasa dalam sistem yang baik bisa menghasilkan kinerja yang baik. Karena itu, saya lebih memilih sistem yang baik,” ujarnya.
Ia pun mengajak para peserta PKN Tingkat II untuk menjadikan pembangunan sistem dan tata kelola pemerintahan yang berkelanjutan sebagai warisan terbaik bagi generasi mendatang.
“Politisi memberikan visi, tetapi birokrasi membangun sistem. Bangunlah sistem yang berkelanjutan dan tinggalkan tata kelola yang baik, karena manfaatnya akan terus dirasakan masyarakat,” ujarnya.(*)
