KabarBaik.co, Jember – Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember (Unej) Prof. Dr. I Gede Widhiana Suarda, angkat bicara mengenai maraknya fenomena sayembara tangkap begal yang belakangan menyita perhatian publik.
Menurutnya, respons seperti itu justru berisiko memicu aksi main hakim sendiri (vigilantism) jika tidak disikapi secara bijak oleh aparat dan pemerintah.
Prof. Gede menegaskan, penindakan hukum terhadap terduga pelaku kejahatan merupakan tugas dan kewenangan mutlak pihak kepolisian. Inisiatif warga atau pejabat publik yang mendorong keterlibatan massa secara berlebihan dinilai rawan memicu timbulnya kejahatan baru (kriminogen).
“Keterlibatan warga tentu dibutuhkan dalam menjaga ketertiban, namun fungsinya bukan untuk menggantikan peran negara. Penegakan hukum jangan sampai bergeser menjadi tindakan brutal oleh massa,” paparnya, Jumat (31/7).
Lebih lanjut, ia menyoroti bahwa rasa aman masih menjadi barang langka bagi sebagian besar masyarakat. Fenomena warga yang takut beraktivitas malam hari hingga cemas melepaskan anak ke sekolah adalah indikator jelas perlunya evaluasi mendalam pada sistem perlindungan publik.
Ia menyarankan agar penanganan begal tidak berhenti pada pendekatan represif semata. Merujuk pada strain theorydalam kriminologi, tindak kejahatan jalanan amat erat kaitannya dengan kemiskinan dan tingginya angka pengangguran.
“Menumpas begal butuh strategi pencegahan jangka panjang. Negara wajib hadir memperbaiki tatanan ekonomi warga, membuka lapangan kerja, serta menjamin kebutuhan dasar rakyat agar potensi kriminalitas bisa ditekan dari akarnya,” pungkasnya.(*)
