MUSIM haji 1446 H/2025 masih berlangsung. Ratusan ribu jemaah dari berbagai negara, termasuk Indonesia, masih menjalani rangkaian akhir ibadah dan proses pemulangan. Namun, di tengah kekhusyukan spiritual tanah suci, kabar duka tetap menjadi momok. Hingga pertengahan Juni, sebanyak 275 jemaah haji Indonesia dilaporkan meninggal dunia. Jumlah ini tertinggi dibanding negara lain seperti Pakistan, Iran, Malaysia, dan Nigeria.
Secara persentase, hingga pertengahan Juni, angka kematian jemaah Indonesia sekitar 0,12 persen dari total 221.000 kuota resmi. Meski terlihat kecil secara statistik, angka ini tetap mencemaskan jika dibandingkan dengan persentase kematian dari negara-negara lain yang jauh lebih rendah. Dibanding Pakistan (0,01 persen), Iran (0,02 persen), Malaysia (0,03 persen), dan Nigeria (0,007 persen), Indonesia menanggung angka tertinggi baik secara absolut maupun relatif.
Faktor utama penyebab kematian mayoritas berasal dari kelompok lanjut usia (lansia) dengan penyakit penyerta seperti hipertensi, jantung, dan diabetes. Iklim ekstrem yang mencapai 45-50 derajat Celsius di Arab Saudi turut memperparah kondisi para jemaah. Walau otoritas Arab Saudi dan tim kesehatan dari Indonesia telah berupaya menyediakan rumah sakit lapangan, klinik darurat, hingga ambulans, kenyataannya sebagian jemaah tetap kesulitan mendapatkan bantuan cepat karena padatnya aktivitas dan keterbatasan akses medis di lapangan.
Hal ini patut mengundang pertanyaan serius. Apakah sistem skrining kesehatan dan edukasi pra-keberangkatan yang selama ini diterapkan benar-benar efektif? Tidak sedikit jemaah dengan kondisi rapuh secara fisik tetap diberangkatkan. Padahal, perjalanan haji bukan hanya soal niat dan kesiapan spiritual, tetapi juga kekuatan fisik untuk menjalani ibadah yang sangat melelahkan.
Pernyataan Menteri Agama (Menag) yang menyebut haji tahun ini berjalan tertib dan lancar pun perlu ditanggapi dengan jernih. Membandingkan angka kematian dengan tahun sebelumnya tanpa memperhitungkan jumlah kuota dan perbandingan dengan negara lain justru berisiko menutup ruang evaluasi yang objektif. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa sistem perlindungan jemaah, khususnya dari kelompok berisiko tinggi, masih memiliki banyak celah yang harus dibenahi.
Ke depan, perlindungan terhadap jemaah lansia dan berpenyakit kronis tidak cukup hanya dengan menyiapkan fasilitas. Harus ada kebijakan yang berani dan berkeadilan, termasuk kemungkinan pembatasan usia atau kondisi tertentu agar tidak diberangkatkan, demi keselamatan mereka sendiri. Edukasi intensif, pelatihan fisik, hingga pengawasan medis sebelum keberangkatan harus diperketat dan dijalankan secara konsisten, bukan sekadar formalitas.
Kematian memang tak bisa dicegah sepenuhnya. Namun, kehilangan ratusan nyawa setiap tahun dalam ibadah suci yang seharusnya membawa kedamaian dan kebahagiaan, bukanlah hal yang bisa diterima begitu saja. Negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap jemaah yang berangkat ke tanah suci tidak hanya bisa menunaikan ibadah, tetapi juga kembali ke tanah air dengan selamat. Ibadah haji yang mabrur bukan hanya milik jemaah, melainkan juga cerminan dari negara yang mampu melindungi warganya sebaik mungkin. (*)
