KabarBaik.co, Surabaya – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto membandingkan dinamika sepak bola dengan praktik politik di Tanah Air.
Menurutnya, dunia politik seharusnya mencontoh disiplin, kepatuhan pada aturan main, serta kerja sama tim yang solid layaknya apa yang ditunjukkan oleh para atlet sepak bola.
Pernyataan itu disampaikan Hasto saat menanggapi berbagai persoalan yang tengah meliputi bangsa, mulai dari kasus korupsi yang tak kunjung usai hingga watak politik yang dinilai semakin menjauhi nilai-nilai luhur Pancasila.
“Sebenarnya kami agak prihatin. Di tengah perhelatan sepak bola yang luar biasa yang seharusnya menghipnotis publik, tanah air kita justru diwarnai berbagai persoalan seperti korupsi yang tidak berhenti, serta watak politik yang semakin meninggalkan peradaban ideologi Pancasila,” ujar Hasto, Senin (20/7).
Ia mencontohkan, dalam sepak bola kesetiaan dan ketaatan pada aturan main sangat dijunjung tinggi. Prestasi lahir dari strategi matang, kerja sama tim yang baik, serta latihan yang menggabungkan kemampuan individu dan kekuatan kolektif.
“Kalau kita bandingkan dengan pemilu, banyak pemain yang sebenarnya tidak memenuhi syarat ketat seperti di sepak bola, namun tetap ikut bermain dan menentukan arah permainan. Misalnya kehadiran pihak yang seharusnya menjadi penjaga garis, namun malah ikut bermain. Atau wasit yang seharusnya adil menegakkan hukum, justru ikut berpihak. Akhirnya permainan menjadi tidak beraturan karena tidak ada kedisiplinan menjaga aturan,” tegasnya.
Hasto mengambil contoh permainan Timnas Spanyol yang menurutnya menunjukkan kedisiplinan luar biasa, terbukti tidak menerima satu kartu kuning pun. Hal ini menjadi bukti bahwa prestasi dibangun lewat kerja keras, latihan, strategi, dan loyalitas pada aturan.
Mengenai program Makan Bergizi Gratis (MBG), Hasto menegaskan PDI Perjuangan tidak menolak tujuan mulia program tersebut, melainkan mengkritik cara pelaksanaannya yang dinilai terlalu sentralistik dan berpotensi disalahgunakan.
“Gagasannya baik, namun pendekatannya yang keliru. Sejak awal kami memperingatkan agar program ini tidak menjadi ladang rente. Kami sudah melarang seluruh kader dan anggota PDI Perjuangan terlibat dalam pengelolaan agar tidak ada penyimpangan,” jelasnya.
Ia menambahkan, partainya memiliki berbagai model pelaksanaan serupa yang sudah terbukti efektif, seperti di Surabaya, Bantul, hingga Banyuwangi yang melibatkan partisipasi masyarakat dan tidak mematikan peran pelaku usaha lokal.
Hasto juga menyoroti dugaan keterlibatan partai politik dalam program tersebut. PDI Perjuangan telah mengirim surat klarifikasi dan menegaskan akan menindak tegas siapa pun kadernya yang terbukti melanggar aturan.
Selain itu, Hasto mengungkapkan keprihatinan atas penyerahan pengelolaan program ini kepada perguruan tinggi. Menurutnya, hal tersebut tidak sesuai dengan fungsi utama kampus sebagai pusat ilmu pengetahuan dan riset.
Di akhir pernyataannya, Hasto mengajak seluruh elemen bangsa kembali memegang teguh prinsip demokrasi yang sehat, mengutamakan kepentingan rakyat di atas segalanya, serta menjadikan olahraga sebagai cermin kedisiplinan dan persatuan bangsa.(*)
