KabarBaik.co, Sidoarjo– Persoalan sampah masih menjadi permasalahan serius di Sidoarjo. Pemkab Sidoarjo pun menegaskan akan mengambil langkah tegas, termasuk menerapkan penegakan hukum bagi pihak-pihak yang melanggar aturan pengelolaan sampah.
Bupati Sidoarjo, Subandi, menyatakan bahwa penanganan sampah tidak bisa hanya dibebankan pada organisasi perangkat daerah, melainkan menjadi tanggung jawab bersama hingga tingkat rukun tetangga (RT). Hal itu disampaikannya usai rapat tindak lanjut pengelolaan sampah di TPST 3R di ruang Opsroom, Rabu (22/4).
“Hari ini kita perang melawan sampah. Semua harus terlibat, mulai dari pemerintah desa, kecamatan, hingga aparat penegak hukum,” tegas Subandi.
Ia menegaskan Pemkab Sidoarjo tidak hanya fokus pada pembenahan sistem dan pendampingan pengelolaan sampah di desa, tetapi juga akan menindak tegas jika ditemukan pelanggaran di lapangan.
“Pendampingan tetap kita lakukan. Tapi jika masih ada pelanggaran, penegakan hukum akan diterapkan,” ujarnya.
Pemkab juga telah menginstruksikan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) untuk mendata serta mengevaluasi seluruh TPST 3R yang tidak berjalan optimal. Pemetaan dilakukan untuk mengetahui akar persoalan, baik dari sisi manajemen, sarana prasarana, maupun lokasi.
Sementara itu, Kepala DLHK Sidoarjo, Arif Mulyono, mengungkap sejumlah kendala di lapangan, mulai dari keterbatasan lahan hingga buruknya manajemen pengelolaan.
Menurutnya, persoalan lahan masih menjadi tantangan utama karena sebagian besar desa mengandalkan Tanah Kas Desa (TKD) untuk lokasi TPST.
“Mencari lahan itu tidak mudah. Kalau sudah ada, harus benar-benar dimaksimalkan,” jelasnya.
Ia juga menyoroti praktik pembakaran sampah yang masih terjadi akibat minimnya anggaran operasional. Kondisi ini sering dipicu ketidakseimbangan antara iuran warga dan biaya pengelolaan.
“Akhirnya residu tidak terangkut ke TPA dan dibakar. Ini yang menimbulkan polusi dan keluhan warga,” katanya.
Arif menambahkan, transparansi pengelolaan iuran sampah menjadi hal krusial. Ia meminta masyarakat ikut mengawasi agar tidak terjadi penyimpangan.
Dengan langkah pendampingan yang diiringi penegakan hukum, Pemkab Sidoarjo berharap persoalan sampah yang selama ini menjadi masalah serius dapat segera teratasi secara menyeluruh. (*)
