KabarBaik.co, Surabaya – Dinas Perhubungan (Dishub) Jatim memastikan tarif angkutan umum di wilayahnya masih belum mengalami perubahan meski harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi mengalami kenaikan.
Kepala Dishub Jatim Nyono mengatakan sejumlah perusahaan angkutan memang telah mengajukan usulan penyesuaian tarif. Namun hingga kini pemerintah daerah masih menunggu keputusan dari pemerintah pusat terkait kebijakan eskalasi tarif.
“Dari sisi angkutan umum masih belum ada penyesuaian tarif. Tapi dari beberapa perusahaan sudah mengajukan penyesuaian. Kita menunggu dulu karena masih ada keputusan dari pemerintah pusat,” kata Nyono saat dikonfirmasi, Rabu (17/6).
Menurut Nyono, pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan kenaikan tarif angkutan umum secara sepihak. Sebab, penyesuaian tarif akibat perubahan harga BBM harus mengacu pada formula yang telah ditetapkan pemerintah pusat.
“Di sana ada keputusan eskalasi. Kita tidak bisa memutuskan secara sepihak,” ujarnya.
Ia menjelaskan kewenangan Dishub Jatim hanya mencakup pengaturan tarif angkutan antarkota dalam provinsi (AKDP) dan penyeberangan dalam wilayah provinsi. Sementara kebijakan yang berdampak secara nasional berada di bawah kewenangan Kementerian Perhubungan.
Karena itu, hingga saat ini belum ada keputusan terkait kenaikan tarif angkutan AKDP maupun jasa penyeberangan di Jawa Timur.
“AKDP belum. Kami menunggu keputusan atau perintah dari pusat,” tegasnya.
Dishub Jatim juga telah berkomunikasi dengan Organisasi Angkutan Darat (Organda) terkait kondisi yang dihadapi para pelaku usaha transportasi. Namun pembahasan belum mengarah pada keputusan apa pun karena masih menunggu kebijakan pemerintah pusat.
“Kemarin sudah ada komunikasi dengan Organda, tapi tidak secara intensif karena kita menunggu kebijakan eskalasi. Kalau tidak ada kebijakan eskalasi, kita tidak bisa mengambil keputusan sendiri,” jelas Nyono.
Di sisi lain, pelaku usaha transportasi mengaku semakin terbebani oleh kenaikan biaya operasional. Ketua DPD Organda Jawa Timur Firmansyah Mustafa mengatakan lonjakan harga komoditas global dan pelemahan nilai tukar rupiah turut mendorong kenaikan berbagai kebutuhan operasional armada.
Menurutnya, dampak kenaikan BBM non-subsidi tidak hanya dirasakan pada biaya bahan bakar, tetapi juga merembet ke harga suku cadang, ban, hingga pelumas.
“Begitu isu BBM mau naik, harga komponen sudah lebih dulu naik. Faktanya BBM non-subsidi juga sudah naik cukup tinggi,” ujar Mustafa.
Ia mencontohkan harga oli berkualitas tinggi untuk armada bus antarkota saat ini mencapai sekitar Rp 12 juta per drum berkapasitas 200 liter. Angka tersebut melonjak dibandingkan harga sebelumnya yang berada di kisaran Rp 7,5 juta.
Padahal, satu unit bus besar membutuhkan sekitar 25 liter oli untuk sekali penggantian yang dilakukan setiap menempuh jarak 10.000 kilometer. Pada rute padat seperti Surabaya-Jakarta, jarak tersebut bisa ditempuh hanya dalam waktu sekitar 10 hari.
Mustafa mengatakan masyarakat sering melihat armada bus modern seperti double decker maupun sleeper bus yang tampak nyaman dan mewah. Namun di balik itu, perusahaan harus menghadapi biaya operasional yang terus meningkat.
“Masyarakat melihat bus luar kota sekarang bagus-bagus. Namun mereka tidak melihat operasionalnya. Kami ini istilahnya tersenyum di atas kepedihan,” tuturnya.
Kondisi tersebut membuat perusahaan transportasi, terutama yang melayani kelas ekonomi dengan tarif yang diatur pemerintah, berada dalam posisi sulit. Di satu sisi biaya operasional terus naik, namun di sisi lain mereka tidak bisa serta-merta menaikkan tarif karena harus mempertimbangkan daya beli masyarakat.
“Kami juga tidak mau seperti lilin, menerangi orang lain tetapi mati sendiri,” pungkas Mustafa. (*)
