KabarBaik.co – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember diduga mengalami kebocoran pendapatan asli daerah (PAD) cukup besar.
Hal itu diungkapkan Pengurus LSM Generasi Muda Peduli Tanah Air (Gempita) Agus MM. Ia menilai tiap ton batu kapur di Gunung Sadeng yang ditambang seharusnya ada besaran uang pembelian yang masuk kepada daerah di luar pajak, kontribusi, maupun retribusi.
“Kami melakukan pendalaman terkait perusahaan tambang dan semen besar di Jember itu. Sejak beroperasi retribusi penambangan perdana yang dikeluarkan PT Imasco Tambang Raya pada 2019 sekitar Rp 47 juta, 2020 sekitar Rp 113 juta, dan 2021 sekitar Rp 2,8 miliar,” ujarnya, Kamis (29/5).
Ia mengaku terkejut ketika di tahun 2024 itu PT Imasco Asiatic melakukan pembayaran retribusi.
“Nah, Imasco Asiatic ini pabrik semennya, bukan penambangannya,” ucapnya.
Menurutnya, harus dibedakan antara pajak perusahaan semen dengan pertambangannya.
“Kami meminta legalitas PT Imasco Tambang Raya dan PT Imasco Asiatic dibuka ke publik oleh pemkab,” ungkapnya.
“Kami agak terkejut ketika komisi C menyampaikan bahwa Pemkab Jember itu bisa menarik retribusi dan kontribusi pada 2024 berdasarkan PKS,” imbuhnya.
Pihakmya juga mempertanyakan mengenai status pemanfaatan aset tersebut. Apabila statusnya sewa, maka seharusnya tak bisa sampai merubah bentuk objek.
“Catatan dari Disperindag nilainya Rp 127 miliar, itu tiga tahun. Bayangkan kalau sampai sepuluh tahun berapa pemasukan untuk Jember dari sektor tambang,” ujar Agus.
Sementara itu, Ketua Komisi C DPRD Jember Ardi Pujo Prabowo menyampaikan, bakal menggelar rapat dengar pendapat gabungan dengan Komisi B terkait perizinannya.
“Ini kaitan dengan delapan perusahaan tambang yang diminta seluruh bentuk perizinannya dibuka ke publik. Sudah ada regulasi melalui SK Gubernur yang telah mengatur satuan harga material tambang harus dipatuhi,” katanya.
“Kami belum mengetahui dokumen bentuk kerjasama antara PT Imasco Asiatic dan PT Imasco Tambang Raya dengan pemkab. Termasuk nilainya,” tutup Ardi. (*)
