KabarBaik.co, Jember – Transparansi pengelolaan anggaran daerah menjadi sorotan utama dalam agenda reses masa persidangan II Tahun 2026 yang digelar oleh Anggota DPRD Jember Edi Cahyo Purnomo.
Bertempat di Desa/Kecamatan Pakusari, pada Jumat (17/7), legislator dari Fraksi PDI Perjuangan ini mengajak masyarakat untuk terlibat aktif dalam mengawal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Dalam pertemuan tersebut, pria yang akrab disapa Ipung itu memberikan edukasi mendalam mengenai alur birokrasi perencanaan pembangunan. Menurutnya, pemahaman masyarakat mengenai proses penganggaran sangat krusial agar pembangunan di tingkat bawah bisa berjalan tepat sasaran.
“Uang yang dikelola dalam APBD itu berasal dari pajak yang dibayarkan oleh rakyat. Oleh karena itu, masyarakat wajib tahu dan paham bagaimana alur penggunaannya,” ungkapnya.
Ipung memaparkan bahwa sebuah program pembangunan tidak muncul secara instan. Ada proses panjang yang dimulai dari serapan aspirasi warga, baik lewat pokok pikiran (pokir) dewan maupun Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dari level desa hingga kabupaten.
Semua usulan tersebut nantinya disaring melalui sistem kedinasan yang ketat. “Input data ke Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD). Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD),” tegasnya
Selain itu, pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dan setelah itu pengesahan menjadi APBD resmi.
Ia meminta konstituennya untuk tetap kritis dalam memantau setiap usulan yang telah diajukan. Langkah ini dinilai penting demi menutup celah munculnya program titipan atau program siluman yang tidak berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.
“Komitmen politik kami di DPRD adalah memastikan dan mengawal suara dari bawah ini sampai benar-benar terealisasi di lapangan,” imbuhnya tegas.
Selain berfokus pada infrastruktur dan anggaran, Anggota Komisi C itu juga menaruh perhatian besar pada sektor ketahanan ekonomi warga. Ia mendorong pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Pakusari untuk mulai melepaskan ketergantungan pada proyek atau belanja daerah, dan beralih ke pasar yang lebih luas.
“Kami dari DPRD berencana menginisiasi program pelatihan pemasaran digital dalam waktu dekat. Targetnya, para pelaku usaha lokal bisa memanfaatkan media sosial dan platform digital secara optimal guna mendongkrak omzet secara mandiri,” pungkasnya.(*)
