KabarBaik.co, Jember – Meskipun Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak di Kabupaten Jember baru akan digelar pada tahun 2027, jajaran legislatif tidak ingin kecolongan. Langkah antisipasi dini kini mulai digulirkan, khususnya dalam memetakan titik-titik wilayah yang dinilai rawan konflik.
Anggota Komisi A DPRD Jember Tabroni, menegaskan bahwa persiapan pra-tahapan sebenarnya sudah berjalan di tingkat bawah. Saat ini, fokus utama jajaran legislatif dan pemerintah daerah adalah mengawal penuntasan pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di seluruh penjuru Jember.
Langkah ini menjadi fondasi krusial, mengingat BPD baru inilah yang nantinya bertugas menyusun kepanitiaan Pilkades.
“Saat ini proses pengisian keanggotaan BPD tengah berjalan di desa-desa. Setelah terpilih, mereka tentu harus dilantik secara resmi oleh bupati. Memang masih ada beberapa desa yang prosesnya belum rampung sepenuhnya,” ujar Tabroni pada Kamis (16/7).
Ia juga menambahkan bahwa dinamika politik lokal sudah mulai menghangat sejak tahapan BPD ini dimulai. Berdasarkan data yang dihimpun, terdapat 161 desa yang diproyeksikan bakal menggelar Pilkades serentak. Untuk menghemat anggaran daerah, skema penggabungan dilakukan.
Desa-desa yang seharusnya melaksanakan Pemilihan Antar Waktu (PAW) kini disatukan ke dalam jadwal Pilkades Serentak agar seluruh pembiayaannya bisa diakomodasi langsung oleh APBD.
Selain penyatuan skema tersebut, Komisi A juga tengah mengkaji formula pemungutan suara yang paling ideal guna menekan biaya operasional tanpa mengurangi hak demokratis warga.
Dua opsi teknis kini sedang dipertimbangkan secara matang. Menyebar banyak TPS di berbagai titik dusun (lebih memudahkan warga, namun berbiaya tinggi). Memusatkan seluruh pemungutan suara di satu lokasi (jauh lebih efisien secara anggaran).
Tidak hanya fokus pada urusan anggaran, aspek keamanan juga menjadi perhatian prioritas. Berkolaborasi dengan Bakesbangpol Jember, pihak dewan mendeteksi sedikitnya ada 12 desa yang masuk dalam pemantauan khusus atau zona merah kerawanan.
Beberapa wilayah yang mulai diantisipasi secara ketat di antaranya
Desa Suboh (Kecamatan Pakusari), desa di kawasan Puger dan desa di kawasan Sumberbaru
“Ada sekitar 12 desa yang butuh atensi dan pengawasan ketat. Kerawanan ini dipicu oleh berbagai faktor, mulai dari rekam jejak figur calon yang sempat memicu masalah di masa lalu, hingga karakteristik sosiologis masyarakat setempat,” jelas Tabroni.
Guna memastikan pesta demokrasi tingkat desa ini berjalan kondusif, DPRD Jember berkomitmen untuk segera menggelar rapat koordinasi lintas sektoral bersama TNI, Polri, dan Satpol PP begitu tahapan resmi Pilkades dimulai.(*)
