KabarBaik.co, Bojonegoro – Pemkab Bojonegoro memperkuat upaya mitigasi bencana melalui penyusunan Rencana Kontingensi Cuaca Ekstrem Tahun 2026. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi berbagai potensi bencana sekaligus memastikan ketersediaan sumber daya manusia dan infrastruktur pendukung yang memadai.
Rencana tersebut dibahas dalam Forum Group Discussion (FGD) Rencana Kontingensi Cuaca Ekstrem Tahun 2026 yang digelar di Productive Room, Gedung Pemkab Bojonegoro, Kamis (17/7), dengan melibatkan berbagai organisasi perangkat daerah (OPD), instansi terkait, serta pemangku kepentingan.
Bupati Bojonegoro Setyo Wahono mengungkapkan bahwa Bojonegoro menghadapi sejumlah tantangan ekologis dan geografis yang membutuhkan penanganan serius. Di antaranya potensi aktivitas Sesar Kendeng, ancaman bencana di sepanjang aliran Bengawan Solo, dampak penggundulan hutan, hingga perubahan iklim yang memicu suhu ekstrem dan angin puting beliung.
Menurutnya, BPBD telah melakukan pemetaan risiko sejak dini. Hasil pemetaan tersebut harus menjadi dasar dalam pembentukan Desa Tangguh Bencana (Destana) serta pembangunan infrastruktur kebencanaan yang didukung teknologi.
“Mulai dari aktivitas Sesar Kendeng, kebutuhan di sepanjang aliran Bengawan Solo hingga kawasan rawan bencana harus dipetakan secara menyeluruh. Setelah itu, pembangunan infrastruktur dan pemanfaatan teknologi harus segera dilakukan,” ujar Setyo Wahono.
Wahono menekankan pentingnya optimalisasi Early Warning System (EWS) atau Sistem Peringatan Dini agar informasi kebencanaan dari BMKG maupun BNPB dapat diterima masyarakat dengan cepat.
“Kita harus memaksimalkan seluruh perangkat yang ada di desa, mulai dari media sosial, sirene, hingga radio komunikasi agar informasi kebencanaan dapat tersampaikan secara cepat dan tepat kepada masyarakat,” katanya.
Tak hanya menghadapi ancaman banjir dan cuaca ekstrem, Bupati juga mengarahkan agar mitigasi mencakup pencarian sumber air baru di wilayah yang rawan kekeringan. Menurutnya, dampak perubahan iklim terhadap kesuburan lahan pertanian hingga kawasan industri minyak dan gas (migas), khususnya di wilayah Ring 1, juga perlu diantisipasi sejak dini.
“FGD hari ini harus menghasilkan rumusan yang konkret dan dapat diimplementasikan. Kita harus berkolaborasi erat dengan BMKG maupun BNPB untuk memberikan solusi terbaik dan bantuan nyata kepada masyarakat berdasarkan dokumen kontingensi ini,” tegasnya.
Sementara itu, Kalaksa BPBD Bojonegoro Heru Wicaksi menjelaskan bahwa penyusunan dokumen rencana kontingensi merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat mitigasi bencana secara sistematis.
Menurut Heru, dokumen tersebut tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap administrasi, tetapi menjadi pedoman operasional yang mengatur pembagian tugas, alur koordinasi, hingga langkah-langkah penanganan saat status kedaruratan ditetapkan.
“Dokumen kontingensi ini bukan sekadar lembaran kertas, melainkan komitmen bersama yang terukur. Di dalamnya tergambar jelas siapa berbuat apa, kapan bertindak, dan bagaimana alur koordinasi ketika status kegawatdaruratan ditetapkan,” tegas Heru.
Melalui penyusunan rencana kontingensi ini, Pemkab Bojonegoro berharap kesiapsiagaan seluruh pemangku kepentingan semakin meningkat sehingga risiko dan dampak bencana akibat cuaca ekstrem dapat ditekan, sekaligus memberikan perlindungan yang lebih optimal bagi masyarakat. (*)
