KabarBaik.co, Jember – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jember David Handoko Seto menyatakan akan mengawal jalannya berbagai program kerja pemerintah daerah sekaligus memastikan kebijakan publik berjalan sesuai koridor dan menyentuh kebutuhan mendasar masyarakat.
Hal itu sampaikan saat melakukan reses pada
Sabtu (18/7). David mengatakan fokus utama reses kali ini adalah melakukan pengawalan ketat terhadap pelaksanaan proyek infrastruktur daerah yang dijadwalkan segera bergulir dalam waktu dekat.
Sesuai dengan target kerja pemerintah daerah, peluncuran resmi (launching) berbagai program pembangunan fisik dan fasilitas publik tersebut ditargetkan akan dimulai pada bulan Agustus mendatang.
“Hal itu tentu perlu menjadi fokus kami sebegai legislatif, agar proyek benar-benar selesai tepat waktu dan kualitas
Sesuai standart. Jika tidak kami pasti akan persoalkan itu,” katanya.
Selain persoalan infrastruktur, lanjut David, pihaknya juga menaruh perhatian serius terhadap dinamika sosial yang berkembang, khususnya program pemenuhan gizi anak sekolah.
Menanggapi adanya insiden krusial terkait distribusi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tidak layak konsumsi hingga memicu kasus keracunan di beberapa tempat, pihak legislatif secara tegas meminta konstituen dan elemen masyarakat untuk terlibat aktif dalam fungsi pengawasan di lapangan.
“Kami meminta kepada seluruh masyarakat dan konstituen yang hadir untuk turut serta mengawasi Satuan Penyedia Makanan dan Bergizi (SPPBG) di lingkungan masing-masing,” tegasnya.
Politisi Nasdem itu menekankan, jika ditemukan indikasi penyediaan makanan yang tidak sesuai mekanisme standar, tidak layak, bahkan merugikan kesehatan masyarakat, ia akan turun tangan mendesak Satgas MBG melakukan tindakan tegas.
“Jika perlu, dilakukan suspensi atau pencabutan izin operasionalnya. Masa depan anak-anak bangsa jauh lebih berharga,” ujarnya.
Pihak legislatif juga menegaskan bahwa Program MBG merupakan langkah yang sangat baik dari pemerintah, sehingga tidak boleh ada bentuk kelalaian atau penyelewengan dalam realisasinya di tingkat bawah.
Di sisi lain, reses ini menjadi sarana sosialisasi intensif terkait program beasiswa yang digulirkan oleh Bupati Jember. Pihakny berharap, melalui forum tatap muka langsung seperti ini, pemahaman masyarakat mengenai mekanisme tata cara pendaftaran beasiswa dapat tersebar luas dan dipahami dengan baik, sehingga asas manfaatnya dapat dirasakan secara merata oleh generasi muda di Jember yang berhak menerima.
Tidak hanya menyangkut kebijakan formal infrastruktur dan pendidikan, agenda reses ini turut menghadirkan perwakilan Tim Penggerak PKK Kabupaten Jember yang menyoroti isu krusial mengenai ketahanan keluarga bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI).
Mengingat tingginya angka masyarakat Jember yang bekerja di luar negeri, fenomena ini menyisakan tantangan tersendiri bagi tumbuh kembang anak-anak yang ditinggalkan.
Dalam sesi tersebut, ditekankan pentingnya peran wali asuh pengganti yang bertanggung jawab di lingkungan keluarga terdekat maupun komunitas.
Langkah ini dinilai mendesak sebagai upaya preventif untuk menekan risiko kerentanan anak-anak migran terhadap berbagai potensi masalah sosial, mulai dari ancaman kasus pelecehan, kenakalan remaja, salah pergaulan, hingga kurangnya perhatian moral akibat absennya kehadiran orang tua kandung.
“Nantinya seluruh catatan, aspirasi, serta aduan dari tingkat tapak akan diformulasikan menjadi rekomendasi resmi lembaga legislatif guna mengevaluasi kinerja eksekutif demi kesejahteraan masyarakat Jember secara menyeluruh,” pungkasnya.(*)
