KabarBaik.co, Sidoarjo – Tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak menjadi perhatian serius DPRD Sidoarjo. Kasus yang terus bermunculan, mulai dari kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), hingga kekerasan seksual, dinilai sudah berada pada tahap yang mengkhawatirkan dan membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat.
Perhatian itu kembali menguat setelah muncul pelecehan seksual yang dilakukan seorang oknum guru pondok pesantren di Kecamatan Taman terhadap seorang santriwati. Peristiwa tersebut menambah panjang daftar kasus kekerasan seksual yang melibatkan orang-orang terdekat korban.
Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo Dhamroni Chudhlori, mengatakan persoalan kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak boleh lagi dipandang sebagai urusan keluarga semata. Menurutnya, setiap warga memiliki tanggung jawab untuk ikut mencegah sekaligus melaporkan apabila mengetahui adanya tindak kekerasan.
“Pertama kita prihatin, yang kedua kita miris juga karena tiap tahun kasus itu semakin bertambah. Ini juga perlu peran penting semua pihak. Kita sadarkan kepada masyarakat bahwa KDRT, kekerasan pada perempuan dan anak-anak ini bukan lagi persoalan pribadi. Ini sudah menjadi persoalan sosial,” ujarnya pada KabarBaik.co, Minggu (19/7).
Dhamroni menegaskan, budaya diam ketika mengetahui adanya kekerasan justru membuat pelaku semakin leluasa melakukan aksinya. Karena itu, masyarakat diminta tidak ragu melaporkan setiap dugaan tindak kekerasan kepada aparat berwenang.
“Siapapun kita ketika melihat terjadi semacam itu wajib kita untuk melaporkan kepada yang berwenang. Jangan dibiarkan. Itu bukan persoalan pribadi, ini sudah menjadi persoalan sosial. Tidak boleh lagi terjadi semacam itu,” tegasnya.
Selain masyarakat, keluarga dinilai memiliki peran paling penting dalam memberikan perlindungan kepada anak. Orang tua harus membangun komunikasi yang baik agar anak memahami batasan dalam berinteraksi dengan orang lain, terlebih di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan pengaruh lingkungan.
“Peran orang tua juga sentral dalam hal ini. Faktor lingkungan dan faktor IT juga sangat mendukung terjadinya kekerasan itu. Sehingga pendidikan anak terutama di lingkungan keluarga menjadi penting untuk mengingatkan anak agar bisa memilah mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Itu perlu kerja sama kita semua dan sinergitas seluruh stakeholder,” katanya.
Ia mengungkapkan, mayoritas kasus kekerasan seksual justru dilakukan oleh orang-orang yang dikenal korban. Karena itu, edukasi mengenai bentuk-bentuk pelecehan seksual harus diberikan sejak dini, baik di lingkungan keluarga maupun sekolah.
“Terjadinya kekerasan seksual itu jarang sekali dilakukan oleh orang jauh. Rata-rata pasti orang terdekat. Hal-hal seperti ini harus kita beri edukasi sejak dini. Sosialisasi kepada sekolah-sekolah juga penting agar anak-anak memahami mana bentuk kasih sayang yang wajar dan mana yang sebenarnya merupakan pelecehan,” ungkapnya.
Menurut Dhamroni, upaya pencegahan tidak cukup hanya mengandalkan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (P3AKB). Sosialisasi harus melibatkan seluruh unsur pemerintahan hingga tingkat RT, RW, desa dan kecamatan agar kesadaran masyarakat terus meningkat.
“Sosialisasi ini tidak cukup hanya P3AKB saja, tetapi seluruh unsur baik dari tingkat RT sampai kepada tingkat kecamatan harus masif dilakukan. Kita sasar dari bawah agar masyarakat memahami bahwa ini bukan lagi persoalan pribadi, tetapi persoalan sosial yang harus dilaporkan,” pungkasnya.(*)
