KabarBaik.co, Blitar – Pemerintah Kota (Pemkot) Blitar melalui Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DPPAPPKB) angkat bicara soal minimnya siswa baru jenjang SD tahun ini. Pemkot membantah anggapan bahwa program Keluarga Berencana (KB) menjadi penyebab sejumlah sekolah dasar negeri kekurangan murid pada tahun ajaran baru 2026/2027.
Kepala DPPAPPKB Kota Blitar, Mujianto menegaskan, kondisi minimnya peserta didik baru tidak bisa langsung dikaitkan dengan keberhasilan program KB yang berjalan saat ini. Menurutnya, jika memang ada pengaruh terhadap jumlah siswa SD, maka yang harus dianalisis adalah angka kelahiran sekitar enam tahun lalu.
“Kalau sekarang disebut berdampak, berarti bukan dari program KB saat ini, melainkan sekitar enam tahun sebelumnya. Kita harus melihat bagaimana tren kelahiran pada tahun 2020. Selain itu juga ada faktor lain seperti mutasi atau perpindahan penduduk masuk dan keluar suatu wilayah,” ujarnya.
Mujianto menjelaskan, anak yang masuk SD tahun ini merupakan kelompok usia yang lahir sekitar tahun 2020. Karena itu, analisis harus dilakukan berdasarkan data kelahiran pada periode tersebut, bukan hanya melihat capaian peserta KB saat ini.
Ia menyebut, saat ini jumlah peserta aktif program KB di Kota Blitar mencapai lebih dari 14 ribu orang. DPPAPPKB juga terus memberikan layanan KB gratis, mulai metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP), Metode Operasi Pria (MOP) atau vasektomi, hingga Metode Operasi Wanita (MOW).
Meski demikian, menurutnya pengaruh program KB terhadap jumlah murid di sekolah tertentu relatif kecil. Sebab, saat ini orang tua memiliki kebebasan memilih sekolah sehingga lokasi tempat tinggal tidak lagi menjadi faktor utama. “Faktor geografis juga kecil pengaruhnya, karena tidak semua anak sekolah di wilayah tertentu otomatis bersekolah di situ. Orang tua sekarang punya banyak pilihan sekolah untuk anak mereka,” jelasnya.
Mujianto menambahkan, DPPAPPKB belum dapat menyimpulkan besarnya pengaruh program KB terhadap penurunan pagu siswa tanpa didukung data yang komprehensif. Analisis harus dilakukan berdasarkan jumlah riil anak usia sekolah yang akan masuk SD setiap tahunnya.
“Yang paling tepat adalah mengumpulkan data jumlah anak usia sekolah yang akan masuk SD pada tahun berjalan. Dari situ baru bisa dianalisis secara objektif. Kita tidak bisa langsung menjastifikasi karena bisa saja jumlah anak usia sekolah sebenarnya stabil,” pungkasnya.
Sebelumnya, sejumlah SD Negeri di Kota Blitar diketahui gagal memenuhi pagu penerimaan siswa baru. Bahkan, ada sekolah yang hanya memperoleh kurang dari 10 peserta didik, sehingga muncul anggapan kondisi tersebut dipicu keberhasilan program KB yang menekan angka kelahiran di Kota Blitar. (*)
