PROGAM Makan Bergizi Gratis (MBG) lahir dengan misi yang mulia. Negara ingin memastikan anak-anak Indonesia memperoleh asupan gizi yang lebih baik demi membangun generasi yang sehat, cerdas, dan produktif.
Tidak ada yang keliru dari cita-cita itu. Justru, karena tujuan tersebut sangat mulia, maka setiap kegagalan dalam pelaksanaannya tidak boleh dianggap sebagai insiden biasa.
Belakangan, publik kembali disuguhi kabar yang seharusnya tidak lagi berulang. Kasus dugaan keracunan makanan masih bermunculan di berbagai daerah, mulai dari Jember, Pasuruan, Malang, Blora hingga Garut. Dan, entah ke depan mana lagi?
Yang pasti, rentetan kejadian tersebut muncul setelah sebelumnya Badan Gizi Nasional (BGN) diterpa berbagai persoalan, mulai dari dugaan skandal megakorupsi, gelombang aksi mahasiswa, pergantian pucuk pimpinan, hingga janji-janji evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggaraan MBG.
Pergantian kepemimpinan memang dapat menjadi momentum pembenahan. Sudaryono yang baru dilantik menggantikan Nanik S. Deyang mewarisi pekerjaan rumah yang tidak ringan.
Informasi mengenai penghentian sementara sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), pembenahan instalasi pengolahan air limbah (IPAL), hingga evaluasi dapur-dapur MBG menunjukkan adanya pengakuan bahwa sistem dan tata kelola memang masih terus membutuhkan perbaikan.
Namun, pertanyaan yang mengemuka adalah mengapa kasus serupa masih terus terjadi setelah evaluasi dilakukan?
Jawaban atas pertanyaan itu tentu memerlukan investigasi yang objektif. Setiap dugaan keracunan harus dipastikan penyebabnya melalui pemeriksaan laboratorium, penelusuran rantai distribusi pangan, standar sanitasi, hingga tata kelola operasional di lapangan.
Tidak semua kejadian dapat langsung disimpulkan sebagai kegagalan program secara keseluruhan. Akan tetapi, frekuensi kemunculan kasus di berbagai daerah sudah cukup menjadi sinyal bahwa persoalan yang dihadapi bukan lagi bersifat sporadis.
Dalam manajemen risiko, kejadian yang terus berulang bukan sekadar kecelakaan. Tapi indikator adanya kelemahan sistem.
Masalah pangan bukan seperti proyek infrastruktur yang apabila terlambat masih dapat diperbaiki di kemudian hari. Pangan menyangkut apa yang masuk ke tubuh anak manusia. Terlebih tubuh jutaan anak sekolah. Kesalahan kecil dalam pengadaan bahan baku, penyimpanan, pengolahan, distribusi, hingga penyajian dapat berujung pada dampak kesehatan yang amat serius.
Di sinilah tanggung jawab negara menjadi sangat besar.
Selama jutaan porsi makanan dibagikan setiap hari, publik berhak memperoleh jaminan bahwa standar keamanan pangan benar-benar dijalankan secara disiplin. Bukan hanya di atas kertas. Tetapi, dalam praktik sehari-hari. Audit harus dilakukan secara berkala, pengawasan tidak boleh sekadar administratif, dan hasil pemeriksaan mesti dibuka secara terang benderang agar kepercayaan masyarakat tidak terus tergerus. Toh, anggaran itu dari uang rakyat dari pajak dan sejenisnya.
Kepercayaan menjadi modal utama keberhasilan MBG.
Ketika orang tua mulai dihantui rasa waswas setiap kali anaknya menerima makanan di sekolah, maka yang dipertaruhkan bukan hanya reputasi sebuah program, melainkan legitimasi negara dalam menjalankan salah satu agenda sosial terbesarnya dengan anggaran ratusan triliun rupiah per tahun itu.
Karena itu, evaluasi tidak boleh berhenti pada pergantian pejabat atau penutupan sementara beberapa dapur.
Yang dibutuhkan adalah evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola, sistem pengawasan mutu, kompetensi pengelola dapur, sertifikasi keamanan pangan, mekanisme pelaporan insiden, hingga penegakan akuntabilitas apabila ditemukan kelalaian.
Publik juga berhak mengetahui secara terbuka hasil investigasi setiap kasus. Apa penyebabnya? Di mana titik lemahnya? Apa langkah koreksinya? Dan bagaimana memastikan kejadian serupa tidak terulang? Transparansi bukan sekadar memenuhi rasa ingin tahu masyarakat, melainkan fondasi untuk membangun kembali kepercayaan.
Pertanyaan yang lebih mendasar adalah siapa yang bertanggung jawab apabila suatu hari terjadi insiden yang lebih berat daripada keracunan massal? Nyawa anak-anak melayang, misalnya?
Pertanyaan tersebut bukan untuk menakut-nakuti. Tapi, sebagai pengingat bahwa pencegahan selalu jauh lebih murah daripada penyesalan. Kaidah dasarnya, mencegah kemudaratan jauh lebih diutamakan daripadan mengambil kemanfaatan.
Dalam tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabilitas tidak boleh muncul setelah korban berjatuhan. Tanggung jawab harus hadir sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga evaluasi.
MBG mungkin tetap layak diperjuangkan karena tujuan besarnya. Namun, mempertahankan program tidak boleh berarti menutup mata terhadap kelemahannya.
Kritik yang konstruktif bukanlah ancaman, melainkan bagian dari mekanisme untuk memastikan kebijakan publik benar-benar melindungi rakyat yang menjadi sasarannya.
Keselamatan anak-anak Indonesia tidak boleh dipertaruhkan atas nama percepatan program. Sebab, keberhasilan MBG pada akhirnya bukan diukur dari berapa juta porsi makanan yang dibagikan setiap hari, melainkan dari satu hal yang paling mendasar: apakah setiap porsi itu benar-benar aman dikonsumsi oleh anak-anak dan ibu hamil yang menjadi gantungan harapan masa depan bangsa? (*)
