KabarBaik.co, Bojonegoro – Bojonegoro masih tercatat sebagai salah satu dari 10 kabupaten dengan jumlah penduduk miskin terbanyak di Jatim berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur 2025. Kondisi tersebut menjadi perhatian bersama, meski berbagai program pengentasan kemiskinan telah dijalankan oleh Pemkab Bojonegoro.
Wakil Ketua DPRD III Bojonegoro Mitro’atin mengatakan data tersebut harus menjadi bahan evaluasi seluruh pihak agar upaya pengentasan kemiskinan di Bojonegoro semakin efektif dan tepat sasaran.
“Data BPS Jawa Timur tahun 2025 yang masih menempatkan Bojonegoro dalam 10 besar kabupaten dengan jumlah penduduk miskin terbanyak menjadi perhatian kita bersama. Namun, kita juga patut mengapresiasi berbagai upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam mengentaskan kemiskinan,” ujar Mitroatin, Sabtu (25/7).
Menurut politisi Golkar ini, sejumlah program seperti Gerakan Beternak Ayam Petelur Mandiri (Gayatri), program bantuan ternak domba, serta berbagai program pemberdayaan masyarakat lainnya merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menekan angka kemiskinan.
Meski demikian, ia menilai capaian tersebut belum cukup. Data BPS harus dijadikan dasar untuk melakukan evaluasi menyeluruh agar setiap program benar-benar memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Data ini sekaligus menjadi bahan evaluasi agar program-program tersebut semakin tepat sasaran, terintegrasi, dan berdampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Bantuan tidak cukup hanya diberikan, tetapi juga harus disertai pendampingan, pelatihan, akses permodalan, hingga akses pasar sehingga mampu meningkatkan pendapatan keluarga secara berkelanjutan,” tegasnya.
Mitro’atin juga menekankan bahwa pengentasan kemiskinan harus berjalan seiring dengan upaya menurunkan angka pengangguran. Menurutnya, pemerintah perlu memperluas kesempatan kerja melalui investasi yang mampu menyerap tenaga kerja lokal.
Selain itu, pelatihan vokasi harus diperkuat agar sesuai dengan kebutuhan dunia industri. Dukungan terhadap UMKM, wirausaha baru, sektor pertanian, peternakan, dan ekonomi kreatif juga dinilai menjadi strategi penting untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.
Ia juga mendorong adanya kerja sama yang lebih kuat dengan dunia usaha serta lembaga penempatan kerja, termasuk membuka peluang kerja di dalam maupun luar negeri secara legal dan memiliki kompetensi.
“Sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dunia usaha, perguruan tinggi, lembaga pelatihan, dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan. Dengan evaluasi yang berkelanjutan, kolaborasi yang kuat, serta kebijakan yang tepat sasaran, saya optimistis Bojonegoro mampu menurunkan angka kemiskinan sekaligus mengurangi pengangguran, sehingga kesejahteraan masyarakat dapat meningkat secara nyata dan berkelanjutan,” pungkasnya. (*)
