KabarBaik.co, Bojonegoro – Pemkab Bojonegoro melalui Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) memfinalisasi penyusunan Dokumen Rencana Aksi Tahunan (RAT) Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2027. Dokumen yang disusun bersama Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Bojonegoro (Unigoro) ini akan menjadi pedoman seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dalam menyusun program percepatan penurunan kemiskinan secara terpadu dan berbasis data.
Kepala Bappeda Bojonegoro Helmy Elisabeth menegaskan bahwa penyusunan dokumen ini bertujuan menghasilkan kebijakan yang lebih terarah, tepat sasaran, dan mampu menjawab persoalan kemiskinan secara efektif.
“Penyusunan RAT Penanggulangan Kemiskinan 2027 bertujuan menghadirkan kebijakan yang lebih terarah, berbasis data, dan tepat sasaran. Target kami angka kemiskinan dapat turun menjadi 10,55 persen pada 2026, dari sebelumnya 11,49 persen pada 2025,” ujar Helmy, Kamis (9/7).
Dalam proses penyusunannya, tim LPPM Unigoro melakukan analisis data, identifikasi permasalahan, serta menyelaraskan dokumen dengan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Bojonegoro 2025–2029.
Ketua Tim Penyusun LPPM Unigoro, Ahmad Taufiq menjelaskan bahwa dokumen RAT menetapkan tiga strategi utama sebagai landasan percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bojonegoro.
“Dokumen ini menetapkan tiga fokus utama strategi, yakni penurunan kantong-kantong kemiskinan, peningkatan pendapatan masyarakat miskin, serta pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin. Tiga persoalan ini harus diselesaikan secara bersama-sama,” jelas Ahmad Taufiq.
Selain itu, hasil kajian juga memetakan 120 desa prioritas yang masuk Kuadran I atau kategori merah sebagai wilayah utama intervensi program penanggulangan kemiskinan. Penetapan desa prioritas dilakukan berdasarkan berbagai indikator kemiskinan sehingga program yang dijalankan dapat disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik masing-masing wilayah.
“Kami memetakan desa-desa tersebut dan menyusun skala prioritas program yang paling tepat agar intervensi yang dilakukan lebih efektif,” tandas Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unigoro itu.
Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro, Andik Sudjarwo, mengapresiasi penyusunan dokumen yang mengedepankan pendekatan berbasis data. Menurutnya, sinergi seluruh perangkat daerah menjadi faktor penting dalam mencapai target penurunan angka kemiskinan.
“Dokumen ini sudah disusun berdasarkan data yang komprehensif. Selanjutnya yang terpenting adalah komitmen dan sinergi seluruh OPD agar target penurunan kemiskinan dapat dicapai secara lebih optimal,” ujar Andik. (*)
