MUNDURNYA Nanik S. Deyang dari kursi Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) hanya satu setengah bulan setelah menjabat, bisa jadi sebagian kalangan membacanya bukan sebagai sekadar pergantian pejabat. Di balik pengunduran diri yang mengejutkan itu, mungkin sedang bergoyang fondasi sebuah program yang sejak awal dipromosikan sebagai satu mahkota kebijakan pemerintahan.
Ketika pucuk pimpinan memilih mundur di tengah badai, wajar publik tentu bertanya. Apakah yang sebetulnya terjadi? Benarkah dalih mundur itu seperti informasi yang mengemuka ke publik atau ada hal lain?
Diakui atau tidak, BGN sedang dan berpeluang terus menghadapi ujian berat sejak dibentuk. Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang diklaim sebagai investasi negara untuk mencetak generasi emas, justru dihantam gelombang persoalan yang seolah datang bertubi-tubi. Dugaan korupsi dalam pengelolaan anggaran, munculnya sederet tersangka dari kalangan bergelar profesor, purnawirawan jenderal hingga pejabat kepolisian aktif, telah mengubah narasi besar tentang pemenuhan gizi menjadi cerita tentang rapuhnya tata kelola.
Ironisnya, program yang menyasar anak-anak sekolah dan ibu hamil—kelompok rentan yang semestinya mendapat perlindungan optimal—tidak hanya diterpa persoalan hukum, tetapi juga persoalan keselamatan. Kasus keracunan makanan masih terus berulang. Terbaru, Jember dan Pasuruan, menambah daftar panjang insiden yang seharusnya tidak pernah terjadi dalam program berskala nasional dengan anggaran yang mencapai ratusan triliun rupiah.
Yang lebih mengherankan, insiden demi insiden seolah tidak menghasilkan pelajaran berarti. Pemerintah berkali-kali menyampaikan akan melakukan evaluasi menyeluruh. Evaluasi bahkan dilakukan bertepatan dengan masa libur sekolah. Namun begitu kegiatan belajar kembali dimulai, MBG berjalan lagi dengan pola yang nyaris sama, sementara kasus keracunan masih kembali muncul. Publik pun berhak mengajukan pertanyaan sederhana, apa sebenarnya yang dievaluasi?
Evaluasi seharusnya bukan sekadar mengganti menu, memperketat jadwal distribusi, atau memperbaiki standar operasional di atas kertas. Evaluasi harus menyentuh akar persoalan, mulai dari proses pengadaan, pengawasan kualitas makanan, penunjukan mitra penyedia, hingga mekanisme pertanggungjawaban ketika terjadi kegagalan. Tanpa itu semua, kata “evaluasi” hanya akan menjadi kosmetik birokrasi.
Pertanyaan berikutnya bahkan lebih penting. Apakah setiap pemilik atau pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terbukti lalai hingga menyebabkan keracunan akan dimintai pertanggungjawaban hukum? Ataukah semua akan berhenti pada alasan klasik tentang kelalaian teknis dan miskomunikasi?
Jika korban terus berjatuhan sementara tidak ada pihak yang benar-benar dimintai pertanggungjawaban, maka negara sedang mengirim pesan yang keliru, Ternyata, keselamatan anak-anak tidak memiliki konsekuensi hukum yang tegas.
Persoalan lain yang tidak kalah serius adalah munculnya fakta mengenai banyaknya SPPG yang disebut berafiliasi dengan unsur TNI, Polri, organisasi kemasyarakatan, maupun kader partai politik. Terlepas dari apakah afiliasi itu melanggar aturan atau tidak, fakta tersebut menghadirkan persoalan mendasar mengenai konflik kepentingan.
Dalam tata kelola pemerintahan yang sehat, pengawasan harus berdiri di atas independensi. Ketika pihak-pihak yang memiliki kedekatan dengan kekuasaan juga berada dalam rantai pelaksanaan program, ruang bagi pengawasan yang objektif menjadi semakin sempit. Pertanyaan “siapa mengawasi siapa” menjadi relevan. Sebab pengawasan kehilangan makna ketika pengawas, pelaksana, dan pihak yang memiliki kepentingan berada dalam lingkaran yang sama.
Mundurnya Nanik S. Deyang karenanya tidak bisa dipisahkan dari konteks besar tersebut. Betapapun alasan resmi yang disampaikan, publik sulit mengabaikan kenyataan bahwa pengunduran diri itu terjadi ketika BGN berada di bawah tekanan luar biasa.
Krisis kepercayaan sedang menggunung. Demonstrasi mahasiswa dan elemen lain yang menuntut penghentian sementara MBG memperlihatkan keresahan masyaraka. Di sisi lain, muncul pula kelompok-kelompok yang menggantungkan hidup pada keberlangsungan SPPG sehingga memberikan dukungan agar program tetap berjalan.
Tarik-menarik kepentingan tersebut memperlihatkan bahwa MBG kini bukan semata program sosial, melainkan telah menjadi ekosistem ekonomi dan politik yang melibatkan banyak aktor.
Padahal, substansi program ini sesungguhnya sangat mulia. Tidak ada yang menolak anak-anak memperoleh makanan bergizi. Tidak ada yang menolak upaya menekan stunting atau meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Yang dipersoalkan adalah tata kelolanya. Program sebesar apa pun akan kehilangan legitimasi apabila dipenuhi dugaan korupsi, konflik kepentingan, lemahnya pengawasan, serta berulangnya insiden yang membahayakan penerima manfaat.
Karena itu, pergantian kepala BGN tidak boleh dijadikan jawaban atas persoalan yang jauh lebih mendasar. Mengganti nahkoda tanpa membenahi kapal hanya akan membuat kapal yang sama berlayar menuju badai berikutnya.
Pemerintah harus membuka seluruh proses evaluasi kepada publik, mengaudit secara independen jaringan SPPG, menindak tegas setiap pelaku yang terbukti lalai maupun korup, serta memastikan pengawasan dilakukan oleh lembaga yang benar-benar bebas dari konflik kepentingan.
Dalam hal ini, yang sedang dipertaruhkan bukan hanya nasib seorang kepala badan. Yang dipertaruhkan adalah kepercayaan terhadap kemampuan negara mengelola uang rakyat. Bila bahkan program yang dibangun atas nama masa depan generasi bangsa masih diguncang korupsi, keracunan, dan konflik kepentingan, maka yang sebenarnya sedang goyang bukanlah kursi Kepala BGN semata, melainkan kredibilitas negara itu sendiri. (*)
