KabarBaik.co, Nganjuk – Persoalan ketimpangan gender di Kabupaten Nganjuk masih menjadi pekerjaan rumah (PR) besar yang membutuhkan kerja keras seluruh lapisan masyarakat. Hal ini dipicu oleh tren peningkatan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) di wilayah tersebut berdasarkan data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS).
“Berdasarkan data yang dirilis BPS, Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Nganjuk mengalami kenaikan dari 0,351 pada tahun 2024 menjadi 0,391 pada tahun 2025. Kenaikan ini menunjukkan bahwa ketimpangan antara laki-laki dan perempuan masih perlu menjadi perhatian serius kita bersama,” ujar Ketua TP PKK Kabupaten Nganjuk, S. Wahyuni Marhaen, Kamis (18/6).
Yuni Marhaen meluruskan bahwa esensi dari kesetaraan gender bukanlah untuk menghapus kodrat atau perbedaan fisik antara laki-laki dan perempuan.
Fokus utamanya adalah memastikan pemenuhan hak dan kesempatan yang setara dalam mengakses pendidikan, fasilitas kesehatan, lapangan kerja, hingga andil dalam merancang pembangunan daerah.
“Perempuan saat ini memiliki peluang yang sama untuk menjadi pemimpin,” ungkapnya seraya menyampaikan di Nganjuk sudah banyak perempuan yang menduduki jabatan strategis.
“Ini menunjukkan bahwa perempuan mampu berkontribusi besar dalam pembangunan daerah,” tutur istri Bupati Marhaen tersebut
Namun, di balik kemajuan tersebut, potret buram masih membayangi. Tantangan nyata yang kini dihadapi Kabupaten Nganjuk adalah melonjaknya angka perkawinan usia anak serta kehamilan remaja.
Data menunjukkan proporsi perempuan yang melahirkan pertama kali di usia di bawah 20 tahun naik dari 0,171 persen menjadi 0,195 persen.
“Anak-anak sekarang sangat dekat dengan gawai. Mereka bisa mengakses berbagai informasi tanpa batas. Karena itu peran keluarga sangat penting. Orang tua harus hadir, menjadi teman sekaligus pendamping bagi anak-anaknya,” papar Yuni Marhaen.
Dampak dari lemahnya pengawasan digital ini sangat nyata. Sepanjang tahun 2024, tercatat ada sekitar 150 permohonan dispensasi nikah yang masuk ke Kabupaten Nganjuk. Mirisnya, mayoritas pemohon masih duduk di bangku SMP.
“Ini menjadi alarm bagi kita semua. Kita harus bergerak bersama melakukan edukasi di lingkungan masing-masing. Bisa melalui organisasi perempuan, PKK, pengajian, sekolah maupun komunitas yang ada di desa,” tegasnya menyerukan gerakan masif.
Melalui momentum ini, Pemerintah Kabupaten Nganjuk berharap organisasi perempuan di berbagai tingkatan bisa menjadi garda terdepan.
Edukasi mengenai kesehatan reproduksi remaja dan penguatan ketahanan keluarga harus digalakkan hingga ke pelosok desa demi mencetak generasi masa depan Nganjuk yang berkualitas dan inklusif.
