KabarBaik.co, Bojonegoro – Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro menerima laporan dugaan tindak pidana korupsi terkait program Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) Tahun Anggaran 2025. Laporan tersebut disampaikan warga pada Rabu (25/2) dan saat ini masih dalam tahap pendalaman.
Kepala Seksi Intelijen Kejari Bojonegoro, Inal Sainal Saiful, membenarkan adanya laporan tersebut. Ia menyatakan pihaknya tengah mempelajari materi laporan sebelum menentukan langkah lanjutan. “Betul, laporan sudah kami terima. Namun demikian, kami masih mempelajari terlebih dahulu sebelum melakukan tindakan selanjutnya,” ujar Inal, Kamis (25/2).
Terkait substansi laporan, Inal belum bersedia membeberkan secara rinci. Ia menegaskan bahwa proses penanganan akan dilakukan sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.
Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro pada Tahun Anggaran 2025 mengalokasikan anggaran BKKD sebesar Rp 757 miliar kepada sejumlah desa. Dana tersebut diperuntukkan bagi pembangunan infrastruktur desa dengan tujuan meningkatkan konektivitas antarwilayah serta mendorong pemerataan pembangunan di pedesaan.
Namun, program tersebut sebelumnya juga menuai sorotan. Mantan anggota DPRD Bojonegoro, Agus Rismanto, mengaku menerima sejumlah aduan dari kepala desa penerima BKKD 2025.
Menurut Agus, beberapa kepala desa merasa tidak leluasa dalam menentukan pelaksana kegiatan maupun memilih material pembangunan. Ia menyebut adanya dugaan arahan dari oknum tertentu terkait penunjukan pabrikan maupun penyedia jasa, yang dinilai tidak sesuai dengan kebutuhan desa.
“Saya sering menerima curhatan kepala desa penerima BKKD tahun 2025. Mereka khawatir terjadi kesalahan dalam pengelolaan dana. Beberapa mengaku diarahkan untuk membeli material atau menunjuk pelaksana tertentu oleh oknum, sehingga tidak leluasa menentukan kebutuhan yang sesuai untuk meningkatkan kualitas infrastruktur desa,” ujar Agus, Jumat (20/2). (*)
