KabarBaik.co, Pasuruan – Menjaga kesucian pilar demokrasi melalui kepatuhan terhadap kode etik kepemiluan menjadi komitmen yang tidak bisa ditawar. Momentum hari jadi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Republik Indonesia dimanfaatkan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Pasuruan untuk merefleksikan kembali penegakan integritas di internal pengawas pemilu.
Ketua Bawaslu Kota Pasuruan Vita Suci Rahayu menegaskan bahwa etika penyelenggara pemilu menjadi perhatian serius di tengah meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu.
“Etika penyelenggara pemilu adalah fondasi utama dalam menjaga marwah demokrasi, di tengah capaian kepercayaan publik yang tinggi, kita tidak boleh lengah justru ini menjadi momentum untuk terus memperkuat integritas,” ujar Vita, Jumat (12/6).
Berdasarkan survei nasional Poltracking Indonesia yang dirilis pada Juni 2026, Bawaslu berhasil meraih tingkat kepercayaan publik sebesar 71,3 persen, menempati peringkat ketiga dari sepuluh lembaga negara dan institusi demokrasi, mengungguli KPU RI. Capaian ini menunjukkan bahwa publik menaruh harapan besar terhadap peran Bawaslu dalam mengawal pemilu yang berintegritas.
Vita juga menyoroti pentingnya keteladanan di tengah banyaknya perkara etik yang ditangani DKPP. Sepanjang tahun 2025 hingga 2026, DKPP telah menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada 67 penyelenggara pemilu dari KPU maupun Bawaslu yang terbukti melanggar kode etik dari berbagai macam kasus.
“Fakta bahwa masih ada penyelenggara yang terbukti melanggar etik menunjukkan bahwa pengawasan internal dan penegakan kode etik harus terus diperkuat,” tegasnya.
Vita Suci Rahayu menegaskan komitmennya dalam meningkatkan integritas penyelenggara pemilu di lingkungan Bawaslu Kota Pasuruan melalui penguatan pengawasan melekat, pembinaan SDM berbasis etika, serta kolaborasi dengan stakeholder terkait.
“Integritas tidak bisa ditawar, kami akan terus berusaha agar setiap jajaran pengawas di Kota Pasuruan bekerja profesional, independen, dan berpegang teguh pada kode etik penyelenggara pemilu,” pungkasnya.
