KabarBaik.co, Mataram – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) menargetkan peningkatan predikat Indeks Satu Data Indonesia (SDI) menjadi kategori Sangat Baik pada tahun ini. Penguatan tata kelola data ini diproyeksikan menjadi fondasi utama dalam mendukung berbagai program prioritas daerah, mulai dari pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, pengembangan pariwisata, hingga transformasi digital pemerintahan.
Komitmen tersebut mengemuka dalam rapat koordinasi yang digelar Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Kominfotik) NTB bersama Bappeda NTB selaku Sekretariat Forum Satu Data Indonesia Daerah, Kamis (11/6).
Kepala Dinas Kominfotik NTB yang juga Juru Bicara Pemprov NTB, Ahsanul Halik mengungkapkan bahwa hasil Evaluasi Penyelenggaraan Satu Data Indonesia menunjukkan kemajuan signifikan. NTB berhasil meraih nilai 75,85 dengan predikat Baik, meningkat tajam dibanding capaian sebelumnya yang hanya 53,44 atau kategori Cukup.
Menurut Ahsanul Halik, peningkatan tersebut merupakan hasil kerja kolaboratif seluruh perangkat daerah, Bappeda, BPS, Walidata, Walidata Pendukung, hingga para produsen data dalam memperkuat tata kelola data pembangunan daerah.
“Penilaian Satu Data Indonesia bukan sekadar melihat banyaknya data yang dimiliki daerah. Yang dinilai adalah bagaimana data tersebut dikelola, didokumentasikan, memiliki standar yang jelas, mudah dibagipakaikan, dan benar-benar dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan,” ujarnya.
Ia menegaskan, penguatan tata kelola data menjadi bagian penting dari arah pembangunan yang ditekankan Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, yakni memastikan seluruh kebijakan pemerintah berbasis data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Pak Gubernur memberikan perhatian besar terhadap penguatan tata kelola data karena seluruh kebijakan pembangunan harus berbasis fakta dan kebutuhan riil masyarakat. Data yang baik akan menghasilkan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan berdampak nyata,” katanya.
Menurutnya, data yang terintegrasi akan membantu pemerintah menentukan wilayah prioritas penanganan kemiskinan, memperkuat program ketahanan pangan, mendukung pengembangan pariwisata berkelanjutan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, hingga mempercepat transformasi digital pemerintahan.
Meski telah mencatat kemajuan, hasil evaluasi menunjukkan masih terdapat sejumlah aspek yang perlu diperkuat, terutama dalam perencanaan data, pemeriksaan data, serta penyempurnaan standar data geospasial dan metadata yang menjadi komponen penting dalam penilaian nasional.
Sekretariat Forum Satu Data NTB, Suryani Eka Wijaya, optimistis NTB mampu menembus nilai di atas 90 dan meraih kategori Sangat Baik pada penilaian mendatang. Untuk mencapai target tersebut, Pemprov NTB tengah menyiapkan berbagai penguatan kelembagaan, termasuk pembentukan Tim Manajemen Data Spasial tingkat provinsi dan penyusunan regulasi pendukung tata kelola data.
Sementara itu, Penanggung Jawab Data Geospasial NTB, Tribhuana Tungga Dewi, mengungkapkan bahwa Bappeda NTB telah memetakan sedikitnya 155 peta tematik yang mendukung pembangunan daerah. Sebagian di antaranya telah terintegrasi ke dalam Portal NTB Satu Data dan platform Desa Berdaya.
“Penguatan data geospasial sangat penting untuk mendukung perencanaan pembangunan yang lebih presisi, baik di sektor pertanian, pariwisata, pendidikan, kesehatan, infrastruktur maupun kebencanaan,” jelasnya.
Dari sisi transformasi digital, Kepala Bidang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Dinas Kominfotik NTB, Yasrul, menambahkan bahwa capaian Indeks Satu Data Indonesia juga akan berkontribusi terhadap penilaian Pemerintahan Digital (Pemdi), sehingga memiliki dampak strategis terhadap peningkatan kinerja birokrasi secara keseluruhan.
Dengan sinergi seluruh perangkat daerah dan produsen data, Pemprov NTB optimistis mampu meraih predikat Sangat Baik pada evaluasi mendatang. Lebih dari sekadar mengejar nilai, penguatan Satu Data Indonesia diarahkan untuk memastikan setiap kebijakan pembangunan benar-benar berbasis bukti dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Tujuan akhirnya bukan sekadar memperoleh nilai tinggi, tetapi menghadirkan data yang akurat, terintegrasi, dan dapat dipercaya sebagai fondasi pembangunan NTB yang lebih maju, efektif, dan tepat sasaran,” tegas Ahsanul Halik. (*)
