KabarBaik.co, Sidoarjo – Dua dekade berlalu sejak semburan lumpur Lapindo menenggelamkan belasan desa di tiga kecamatan di Kabupaten Sidoarjo. Namun hingga kini, persoalan ganti rugi bagi sebagian warga terdampak masih menjadi pekerjaan rumah yang belum sepenuhnya terselesaikan.
Melihat kondisi tersebut, Bupati Sidoarjo Subandi meminta PT Minarak Lapindo Jaya segera menuntaskan kewajiban pembayaran ganti rugi kepada warga yang hingga saat ini masih menunggu haknya.
Pemkab Sidoarjo juga berkomitmen mempercepat penyelesaian dengan mengaktifkan kembali Satgas Percepatan Penyelesaian Korban Lumpur Lapindo.
Permintaan itu disampaikan Subandi usai melakukan audiensi dengan perwakilan PT Minarak Lapindo Jaya di Opsroom Setda Kabupaten Sidoarjo, Rabu (3/6).
Menurutnya, penyelesaian hak-hak warga tidak boleh terus berlarut meski tragedi lumpur Lapindo telah memasuki usia lebih dari 20 tahun.
“Berdasarkan hasil koordinasi sementara, jumlah warga yang haknya belum terselesaikan diperkirakan tinggal sekitar 30 hingga 35 orang. Namun data ini masih akan kami verifikasi kembali agar tidak terjadi perbedaan informasi di lapangan,” ujar Subandi.
Ia menegaskan, Pemkab Sidoarjo berharap PT Minarak Lapindo Jaya dapat segera menyelesaikan seluruh kewajiban yang masih tersisa. Proses pencocokan data juga akan dilakukan secara menyeluruh untuk memastikan tidak ada warga yang terlewat.
“Kami berharap PT Minarak Lapindo segera menyelesaikan kewajibannya kepada warga yang masih belum menerima haknya. Data yang ada akan kami cocokkan kembali agar semuanya jelas dan tidak menimbulkan persoalan baru,” imbuhnya.
Subandi menjelaskan, dalam waktu dekat Pemkab Sidoarjo akan kembali mengundang seluruh pihak terkait, termasuk PT Minarak Lapindo Jaya dan perwakilan warga terdampak. Pertemuan tersebut difokuskan untuk membahas data secara rinci guna memastikan seluruh klaim yang tersisa dapat diverifikasi dengan baik.
“Kami akan mengundang kembali semua pihak dengan membawa data lengkap. Tujuannya agar persoalan ini bisa diselesaikan secara tuntas, jelas, dan tidak menimbulkan kerancuan atau informasi yang salah di kemudian hari,” tuturnya.
Berdasarkan data sementara yang dimiliki pemerintah, lebih dari 2.000 kasus atau klaim ganti rugi telah berhasil diselesaikan. Meski demikian, Pemkab tetap akan meminta data resmi dan detail dari seluruh pihak sebagai bahan pencocokan apabila masih terdapat laporan atau keluhan dari masyarakat.
“Kalau ada warga yang mengaku belum menerima atau masih ada kekurangan pembayaran, nanti bisa langsung dicocokkan dengan data yang resmi. Dengan begitu semua bisa diperiksa kebenarannya secara terbuka,” jelas Subandi.
Sebagai langkah percepatan, Pemkab Sidoarjo akan menghidupkan kembali Satgas Percepatan Penyelesaian Korban Lumpur Lapindo. Satgas tersebut akan berfungsi sebagai wadah koordinasi, penampung aspirasi warga, sekaligus pusat sinkronisasi data antara pemerintah daerah, PT Minarak Lapindo Jaya, dan pihak terkait lainnya.
“Satgas ini akan bekerja menyelaraskan seluruh data yang ada. Harapannya semua persoalan yang masih berjalan dapat diselesaikan dengan baik dan tidak berlarut-larut,” ungkapnya.
Subandi berharap verifikasi data dapat segera rampung sehingga warga yang masih menunggu haknya memperoleh kepastian. Menurutnya, kejelasan data menjadi kunci utama agar penyelesaian persoalan yang telah berlangsung selama dua dekade ini bisa benar-benar berakhir.
“Yang terpenting adalah data harus jelas dan terverifikasi. Dengan begitu penyelesaiannya bisa cepat, tepat, dan tidak menimbulkan perdebatan baru maupun informasi yang menyesatkan di masyarakat,” pungkasnya.(*)
