KabarBaik.co – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Jember menyoroti komunikasi publik yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Jember terkait bencana banjir yang terjadi beberapa waktu lalu. PKB menilai terjadi tumpang tindih atau overlap tugas dan fungsi (tupoksi) antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Fraksi PKB DPRD Jember, Nurhuda Candra Hidayat pada Kamis (18/12).
Ia mengatakan bahwa Fraksi PKB menyayangkan langkah Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jember Acmad Imam Fauzi yang justru tampil memberikan pernyataan publik mengenai persoalan banjir.
Menurutnya, hal tersebut bukan merupakan ranah kerja Bapenda, melainkan tugas teknis dari OPD lain seperti BPBD dan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bina Marga.
“Kami sangat menyayangkan kenapa Kepala Bapenda kemudian memberikan pernyataan atau melakukan komunikasi publik. Menurut kami itu overlap, karena seharusnya itu tugas dari Dinas yang benar-benar berkaitan,” ujar pria yang akrab disapa Candra itu.
Selain masalah banjir, Fraksi PKB juga menyoroti pernyataan Kepala Bapenda terkait masalah perizinan dan fungsi sungai yang dinilai melampaui kewenangannya.
“Masalah perizinan seharusnya menjadi domain PTSP. Jadi kami mengingatkan agar Bapenda lebih fokus pada tugas utamanya, yakni perencanaan pembangunan dan upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang saat ini terjadi penurunan,” ungkapnya.
Oleh sebab itu, Fraksi PKB meminta Bupati Jember untuk segera mengambil tindakan tegas dengan memberikan teguran kepada Kepala Bapenda. Hal ini dianggap penting agar koordinasi di internal lembaga pemerintah daerah tidak semrawut dan memiliki kejelasan dalam tindak lanjut penanganan masalah di lapangan.
“Kami berharap dan meminta kepada Bupati untuk melakukan teguran, memberikan teguran sehingga OPD yang ada di bawahnya itu tidak overlap,” pungkasnya. (*)
