KabarBaik.co, Surabaya – Dewan Pengurus Pusat Indonesian National Shipowners’ Association (DPP INSA) menyoroti meningkatnya biaya operasional angkutan laut yang dinilai semakin membebani perusahaan pelayaran swasta. Kondisi tersebut dikhawatirkan dapat mengganggu keberlanjutan layanan transportasi laut yang selama ini menjadi tulang punggung konektivitas antarpulau di Indonesia.
Wakil Ketua Bidang RoRo & Car DPP INSA Rakhmatika Ardianto mengatakan angkutan laut memiliki peran strategis sebagai penghubung wilayah di negara kepulauan. Karena itu, sektor pelayaran dinilai layak memperoleh dukungan dan insentif dari pemerintah sebagaimana infrastruktur transportasi lainnya.
“Angkutan laut bukan hanya mengangkut penumpang dan logistik, tetapi juga menjadi infrastruktur yang menghubungkan antarpulau. Dengan fungsi strategis tersebut, sektor ini seharusnya menjadi prioritas yang mendapat dukungan dan insentif yang memadai,” ujar Rakhmatika, Minggu (12/7).
Ia menjelaskan berbeda dengan infrastruktur darat seperti jalan dan jembatan yang dibangun serta dipelihara menggunakan anggaran negara, seluruh biaya investasi, perawatan, hingga operasional kapal selama ini ditanggung sendiri oleh perusahaan pelayaran swasta.
Menurutnya, kondisi tersebut semakin berat karena pelayaran swasta juga harus bersaing dengan operator yang memperoleh dukungan melalui skema Public Service Obligation (PSO) maupun Penyertaan Modal Negara (PMN).
Dukungan tersebut dinilai membuat beban kompetisi menjadi tidak seimbang.
Rakhmatika menilai operator kapal RoRo penumpang menjadi salah satu segmen yang paling merasakan tekanan tersebut. Selain menghadapi kenaikan biaya operasional, perusahaan juga terdampak pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat karena banyak komponen kebutuhan kapal masih bergantung pada mata uang asing.
“Biaya suku cadang, perawatan, perlengkapan teknis, hingga kebutuhan pemeliharaan kapal banyak yang menggunakan valuta asing sehingga kenaikan kurs turut meningkatkan beban operasional,” katanya.
Tak hanya itu, keterbatasan fasilitas pelabuhan juga menjadi persoalan yang mendesak. Kapasitas dermaga di sejumlah pelabuhan dinilai sudah tidak lagi sebanding dengan jumlah kapal yang beroperasi sehingga kapal RoRo penumpang kerap harus mengantre untuk bersandar.
Kondisi tersebut berdampak pada bertambahnya biaya bahan bakar, biaya awak kapal, keterlambatan jadwal pelayaran, terganggunya rotasi kapal, hingga menurunnya kualitas pelayanan kepada penumpang dan pengguna jasa.
Selain keterbatasan dermaga, INSA juga menyoroti kondisi alur pelayaran dan kolam pelabuhan yang di beberapa wilayah mengalami pendangkalan. Hal itu dinilai menghambat keluar-masuk kapal, meningkatkan risiko kecelakaan, sekaligus menambah biaya perbaikan akibat potensi kerusakan pada badan kapal.
Atas berbagai tantangan tersebut, DPP INSA meminta pemerintah memberikan sejumlah insentif bagi pelayaran swasta, khususnya operator kapal RoRo penumpang. Bentuk dukungan yang diusulkan antara lain penurunan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), keringanan biaya kepelabuhanan, insentif energi atau bahan bakar, dukungan pembiayaan dengan bunga perbankan yang lebih rendah, hingga penyederhanaan regulasi agar tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
Selain itu, pemerintah juga didorong mempercepat pembangunan dan optimalisasi infrastruktur pelabuhan, terutama penambahan kapasitas dermaga agar antrean kapal dapat dikurangi.
“Apabila kondisi ini tidak segera ditangani, kemampuan operasional pelayaran swasta dikhawatirkan akan terus menurun. Dampaknya bukan hanya dirasakan perusahaan pelayaran, tetapi juga masyarakat, pengguna jasa, kelancaran logistik, keselamatan pelayaran, dan perekonomian antarpulau,” tutup Rakhmatika.
