KabarBaik.co, Bojonegoro – Dinas Pendidikan Bojonegoro bergerak cepat menangani persoalan Anak Tidak Sekolah (ATS) setelah data awal tahun 2026 mencatat sekitar 5.610 anak belum mengakses pendidikan. Tingginya angka tersebut mendorong Dinas Pendidikan melakukan verifikasi lapangan guna memastikan kondisi riil sekaligus menyusun langkah penanganan yang tepat sasaran.
Kabid Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Bojonegoro Agus Anshori mengatakan data ATS berasal dari sistem nasional yang mengintegrasikan Data Pokok Pendidikan (Dapodik), Education Management Information System (EMIS), serta data kependudukan Dukcapil. Karena sistem tersebut terus diperbarui, jumlah ATS dapat berubah sewaktu-waktu sehingga petugas harus melakukan pengecekan langsung di lapangan.
“Data ATS ini bersifat dinamis dan dapat berubah setiap saat karena berasal dari sistem yang terus diperbarui. Karena itu, data yang muncul harus diverifikasi kembali di lapangan untuk memastikan kondisi sebenarnya,” kata Agus, Rabu (10/6).
Verifikasi lapangan menjadi langkah penting karena setiap anak memiliki latar belakang dan permasalahan yang berbeda. Melalui proses tersebut, Dinas Pendidikan dapat mengetahui penyebab anak tidak bersekolah sekaligus menentukan solusi yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing.
Agus menjelaskan berbagai faktor menyebabkan anak keluar dari sistem pendidikan. Kondisi ekonomi dan keluarga yang kurang mendukung membuat sebagian anak terpaksa berhenti sekolah. Selain itu, sejumlah lulusan tidak melanjutkan ke jenjang berikutnya karena memilih bekerja, menikah di usia muda, berpindah tempat tinggal, atau menghadapi kendala lain yang menghambat akses pendidikan.
Karena beragamnya faktor penyebab tersebut, Dinas Pendidikan memperluas akses pendidikan melalui jalur nonformal. Program Paket A, Paket B, dan Paket C yang dikelola Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) menjadi alternatif bagi anak-anak yang tidak dapat mengikuti pendidikan formal.
Sementara itu, anak berkebutuhan khusus tetap dapat memperoleh layanan pendidikan melalui sekolah-sekolah inklusi. Dinas Pendidikan juga memperkuat langkah pencegahan putus sekolah di tingkat SD dan SMP agar jumlah ATS tidak terus bertambah pada tahun-tahun berikutnya.
Menurut Agus, keberhasilan menekan angka ATS sangat bergantung pada keterlibatan semua pihak. Jika pemerintah, sekolah, keluarga, dan masyarakat bergerak bersama, semakin banyak anak dapat kembali mengakses pendidikan dan melanjutkan masa depannya.
“Ini membutuhkan gerakan bersama. Pendidikan adalah jalan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Karena itu, kita harus memiliki pemahaman yang sama bahwa setiap anak berhak mendapatkan pendidikan,” tegasnya.
Melalui verifikasi data dan penanganan yang terarah, Dinas Pendidikan berharap dapat menurunkan jumlah ATS di Bojonegoro sekaligus memastikan tidak ada anak yang kehilangan haknya untuk memperoleh pendidikan. (*)
