KabarBaik.co, Jombang – Pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) bagi siswa Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 8 Kabupaten Jombang dipastikan mundur.
Semula dijadwalkan berlangsung pada 14 Juli 2026, kini diundur menjadi 31 Juli 2026 dan digelar bersamaan dengan gelombang kedua.
Penundaan tersebut diputuskan setelah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang bersama Kementerian Sosial (Kemensos) RI melakukan verifikasi dan validasi terhadap kesiapan gedung permanen SRT 8 di Desa Tunggorono, Kecamatan Jombang.
Keputusan itu diambil dalam rapat verifikasi dan validasi kesiapan gedung yang digelar di ruang rapat Direksi kawasan proyek Sekolah Rakyat.
Rapat dihadiri Tim Transisi, Balai Prasarana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum, perwakilan Kemensos, Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, hingga PT Waskita Karya selaku pelaksana pembangunan.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jombang Agung Hariadi mengatakan, hasil evaluasi menunjukkan pembangunan gedung utama berjalan sesuai target. Namun, masih ada sejumlah fasilitas prioritas yang harus diselesaikan sebelum siswa menempati sekolah tersebut.
“Masih ada tujuh gedung prioritas yang pengerjaannya terus dikebut sehingga belum sepenuhnya siap digunakan pada 14 Juli 2026. Berdasarkan arahan Kementerian Sosial, pelaksanaan MPLS SRT 8 Jombang akan mengikuti gelombang kedua pada 31 Juli 2026,” kata Agung, Senin (13/7).
Agung menjelaskan, pekerjaan yang masih menjadi fokus penyelesaian meliputi fasilitas sanitasi, sistem drainase, hingga berbagai utilitas pendukung lainnya.
Menurutnya, seluruh pekerjaan tersebut harus rampung agar kegiatan belajar mengajar dapat berlangsung dengan aman dan nyaman sejak hari pertama operasional sekolah.
“Penyelesaian seluruh fasilitas tersebut menjadi langkah penting untuk memastikan keamanan, kenyamanan, dan kelancaran proses belajar mengajar sejak hari pertama sekolah beroperasi,” ujarnya.
Sebelumnya, Pemkab Jombang menargetkan Sekolah Rakyat mulai beroperasi pada pertengahan Juli 2026. Target itu disusun setelah proses penerimaan peserta didik, penyiapan tenaga pendidik, dan pembangunan gedung permanen berjalan sesuai rencana.
Agung menambahkan, seluruh peserta didik yang diterima merupakan anak-anak dari keluarga miskin ekstrem yang masuk kategori desil 1 dan desil 2 sesuai sasaran Program Sekolah Rakyat dari pemerintah pusat.
