KabarBaik.co, Bone – PT Pupuk Indonesia (Persero) memastikan ketersediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi di sejumlah wilayah Sulawesi Selatan (Sulsel) berjalan sesuai ketentuan. Hal ini menindaklanjuti laporan yang disampaikan mahasiswa kepada Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dalam kegiatan kuliah umum di Universitas Hasanuddin (Unhas) dan Universitas Negeri Makassar, beberapa waktu lalu.
Laporan tersebut mencakup ketersediaan pupuk bersubsidi di Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, serta penerapan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi di Kecamatan Ponre, Kabupaten Bone.
Regional CEO 4 PT Pupuk Indonesia (Persero) Wisnu Ramadhani mengatakan pihaknya segera menerjunkan tim pemasaran untuk melakukan pengecekan di lapangan.
“Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada mahasiswa yang telah menyampaikan aspirasinya mengenai ketersediaan pupuk subsidi dan HET pupuk subsidi, ini merupakan bentuk kontrol bagi kami di Pupuk Indonesia,” kata Wisnu, dalam keterangannya seperti dikutip pada Kamis (11/6).
Wisnu menegaskan, Pupuk Indonesia berkomitmen menyalurkan pupuk bersubsidi sesuai prinsip 7T, yakni tepat sasaran, tepat jenis, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, tepat tempat, dan tepat mutu.
Hasil pengecekan menunjukkan stok pupuk bersubsidi di Kecamatan Bontomarannu dalam kondisi aman. Empat kios resmi atau Penerima Pada Titik Serah (PPTS) di wilayah tersebut tercatat memiliki stok urea sebanyak 60 ton dan pupuk NPK sebesar 16,3 ton.
“Kondisi stok pupuk bersubsidi di Kecamatan Bontomarannu dalam kondisi baik dan tercukupi. Kami persilahkan kepada petani dapat menebus di PPTS resmi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan Pemerintah,” ujar Wisnu.
Pupuk Indonesia juga mengimbau seluruh kios resmi untuk menjaga ketersediaan stok sesuai kebutuhan petani di masing-masing wilayah agar pelayanan penebusan pupuk bersubsidi dapat berjalan optimal.
Sementara itu, terkait isu penerapan HET di Kecamatan Ponre, Kabupaten Bone, tim Pupuk Indonesia menemukan bahwa kios resmi telah menjual pupuk bersubsidi sesuai harga yang ditetapkan pemerintah.
Adapun tambahan biaya yang dikeluhkan sebagian petani berasal dari ongkos pengantaran pupuk ke lokasi lahan pertanian. Biaya tersebut, menurut perusahaan, merupakan hasil kesepakatan antara petani dan pihak kios.
Wisnu menjelaskan, sejumlah petani memilih layanan pengantaran karena pupuk dapat langsung diterima di area persawahan tanpa harus mengambilnya sendiri ke kios resmi.
“Jika petani membeli pupuk bersubsidi langsung di PPTS resmi, maka petani akan mendapatkan harga eceran tertinggi (HET) sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika petani ingin mendapatkan pupuk bersubsidi dengan diantar ke lokasi, maka petani akan mendapatkan harga eceran tertinggi ditambah dengan biaya antar ke lokasi sesuai dengan kesepakatan antara petani dengan PPTS,” jelasnya.
Selain di Gowa dan Bone, Pupuk Indonesia juga menindaklanjuti informasi mengenai petani yang mengalami kesulitan menebus pupuk bersubsidi di Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang.
Berdasarkan hasil pengecekan, petani tersebut belum terdaftar dalam kelompok tani maupun elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK) Kementerian Pertanian, sehingga belum memenuhi syarat sebagai penerima pupuk bersubsidi.
Pupuk Indonesia mengimbau petani yang bersangkutan untuk segera bergabung dengan kelompok tani dan berkoordinasi dengan penyuluh pertanian lapangan (PPL) setempat agar dapat memperoleh akses terhadap pupuk bersubsidi sesuai ketentuan.
Perusahaan juga menyatakan siap mendampingi petani yang masih membutuhkan informasi terkait mekanisme penyaluran pupuk bersubsidi sebagai bagian dari upaya mendukung program ketahanan pangan nasional.(*)
