KabarBaik.co, Bangkalan – Penyaluran pupuk bersubsidi secara nasional terus menunjukkan peningkatan seiring penyederhanaan mekanisme penebusan yang diterapkan pemerintah. Hingga 19 Juni 2026, PT Pupuk Indonesia (Persero) telah merealisasikan penyaluran pupuk bersubsidi sebanyak 4.583.262 ton atau 46,6 persen dari total alokasi tahun 2026 sebesar 9.845.686 ton.
Direktur Operasi PT Pupuk Indonesia (Persero) Dwi Satriyo Annurogo, mengatakan capaian tersebut meningkat signifikan dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Realisasi penyaluran pupuk bersubsidi terdiri atas Urea 2.077.389 ton, NPK Phonska 2.322.861 ton, NPK Formula Khusus 37.479 ton, SP-36 4.051 ton, ZA 6.051 ton, dan pupuk organik 135.431 ton.
“Realisasi penyaluran pupuk bersubsidi ini dibandingkan periode yang sama tahun 2025 meningkat signifikan sebesar 1.082.855 ton, atau naik 130 persen,” kata Dwi Satriyo dalam kegiatan Rembuk Tani Pupuk Indonesia di Bangkalan, Jawa Timur, baru-baru ini.
Menurut dia, peningkatan realisasi tersebut tidak terlepas dari kebijakan pemerintah yang menyederhanakan tata kelola penyaluran pupuk bersubsidi. Mekanisme yang lebih sederhana membuat petani dapat menebus pupuk sesuai alokasi sejak awal tahun tanpa proses administrasi yang berbelit.
“Kita harus berterima kasih kepada Pemerintah karena HET (Harga Eceran Tertinggi) sudah turun dan mekanisme penebusan pupuk menjadi lebih sederhana. Kemudahan ini untuk kesejahteraan petani, dan sekarang Indonesia sudah swasembada beras,” ujar Dwi Satriyo.
Di Jawa Timur, penyaluran pupuk bersubsidi hingga 19 Juni 2026 telah mencapai 1.103.124 ton atau 54,1 persen dari total alokasi sebanyak 2.038.387 ton, lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional.
Sementara itu, di Kabupaten Bangkalan, realisasi penyaluran pupuk bersubsidi tercatat 22.966 ton atau 28,8 persen dari alokasi tahun 2026 sebesar 43.931 ton.
Di tempat yang sama, Deputi Bidang Koordinasi Usaha Pangan dan Pertanian Kementerian Koordinator Bidang Pangan Widiastuti, mengatakan pemerintah terus memperbaiki tata kelola pupuk bersubsidi agar kebutuhan petani dapat dipenuhi tepat waktu.
Salah satu langkah yang dilakukan adalah memangkas regulasi distribusi pupuk bersubsidi yang sebelumnya mencapai 145 aturan sehingga proses verifikasi menjadi lebih sederhana. Dengan perubahan tersebut, petani yang telah terdaftar dapat menebus pupuk sesuai alokasi saat dibutuhkan.
Menurut Widiastuti, kemudahan akses pupuk menjadi salah satu faktor penting untuk menjaga produktivitas pertanian sekaligus mendukung target swasembada pangan nasional.
“Tahun 2025 Indonesia sudah berhasil swasembada beras, dan diharapkan keberlanjutannya. Tahun 2027 kita sudah harus swasembada pangan,” ujar Widiastuti.
Ia juga memastikan ketersediaan pupuk tetap terjaga, termasuk di tengah musim kemarau dan potensi El Nino, sehingga tidak menghambat aktivitas budidaya petani.
Untuk mendukung kelancaran penyaluran, Pupuk Indonesia menyiapkan stok pupuk bersubsidi nasional sebanyak 836.421 ton per 22 Juni 2026. Stok tersebut terdiri atas Urea 525.715 ton, NPK 234.570 ton, NPK Khusus Kakao 9.625 ton, SP-36 17.078 ton, ZA 3.675 ton, dan pupuk organik 45.759 ton.
Di Jawa Timur, stok pupuk bersubsidi mencapai 139.660 ton, sedangkan khusus Kabupaten Bangkalan tersedia 3.243 ton, terdiri atas Urea 1.889 ton dan NPK Phonska 1.344 ton.
Kepala Dinas Pertanian, Pangan, Kebudayaan, dan Perikanan Kabupaten Bangkalan C. Henry Kusuma Karyadinata, menilai penyederhanaan mekanisme penebusan dan penurunan harga pupuk bersubsidi telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan serapan pupuk di daerahnya.
“Terima kasih kepada Pemerintah karena HET pupuk bersubsidi turun 20 persen. Penurunan ini berdampak pada peningkatan penebusan pupuk bersubsidi oleh petani di Bangkalan,” ujarnya.(*)
