KabarBaik.co, Pasuruan – Langkah strategis dalam menjaga transparansi tata kelola keuangan daerah terus dimatangkan melalui koordinasi intensif antara lembaga legislatif dan eksekutif, regulasi pembiayaan ini krusial dilakukan agar alokasi belanja operasional pada tahun mendatang memiliki landasan hukum yang kuat dan rasional.
Penyusunan instrumen pembiayaan yang presisi dinilai menjadi kunci utama untuk meminimalisasi potensi pemborosan anggaran sisa di setiap unit kerja operasional, melalui penyamaan persepsi pengadaan barang dan jasa milik pemerintah daerah diharapkan dapat terlaksana secara lebih akuntabel.
“Rapat ini guna melakukan koordinasi dan komsultasi dengan tim SSH dari beberapa OPD untuk menentukan harga, agar kegiatan yang dilakukan bisa sesuai dengan ketentuan dan terhindar dari penyimpangan,” jelas Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Samsul Hidayat.
Ia memberikan gambaran konkret mengenai penyesuaian batasan tarif logistik rapat kedewanan dengan mengacu pada ketentuan batas tertinggi berskala regional. Kebijakan kompromi diambil dengan menetapkan angka moderat agar tetap efisien namun tidak menurunkan mutu pelayanan fasilitas negara.
“Untuk pengadaan makan minum di Perpres Nomor 72 Tahun 2025 mengenai Standar Harga Satuan Regional (SHSR) nasi kotak batas maksimal di angka Rp 3 ribu hingga Rp 50 ribu /pack, tapi Pemkab Pasuruan mengambil batas tengah untuk harga nasi kotak di perbup angka Rp 40 ribu,” tambahnya.
Landasan hukum formal berupa Peraturan Bupati dipastikan segera terbit agar menjadi acuan wajib bagi seluruh pengguna anggaran, di sisi lain reformasi sistem pelaporan keuangan berbasis digital menuntut adanya akurasi basis data yang valid sebelum memasuki masa input rencana kerja tahunan.
“Untuk kegiatan program pengadaan barang dan jasa tahun 2027 memang ada perbedaan dibanding tahun 2026, Sehingga dalam penyusunan APBD 2027 harus didukung dengan biaya yang akurat,” jelas Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Pasuruan Yuswianto.
Yuswiyanto menambahkan bahwa kolaborasi ini difokuskan penuh untuk mematangkan harga standar yang wajar dari berbagai sumber resmi.
“Dengan kolaborasi harga standar ditemukan dari berbagai sumber, sehingga tidak lagi ada masalah kedepannya,” bebernya.
Inovasi penataan harga berskala daerah ini diproyeksikan mampu menutup celah manipulasi harga satuan yang kerap menjadi temuan badan pemeriksa keuangan.
Melalui komitmen bersama ini, struktur APBD Kabupaten Pasuruan ke depan diharapkan makin sehat dan berpihak penuh pada pemenuhan fasilitas publik.
