KabarBaik.co, Surabaya – Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menegaskan bahwa kepemimpinan yang adaptif dan inovatif merupakan kunci utama dalam meningkatkan kinerja organisasi serta menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas di tengah dinamika perubahan zaman yang sangat cepat.
Hal tersebut disampaikan Khofifah saat menutup Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan II Tahun 2026 di Aula Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Jatim, Surabaya, Kamis (2/7).
Menurut Khofifah, pemimpin birokrasi masa kini tidak cukup hanya menguasai administrasi, tetapi harus memiliki kepekaan sosial, mampu beradaptasi, dan melahirkan inovasi yang berdampak nyata bagi masyarakat.
“Pemimpin birokrasi saat ini tidak cukup hanya mampu menjalankan administrasi pemerintahan, tetapi juga dituntut memiliki kepekaan terhadap kebutuhan masyarakat, mampu beradaptasi dengan perubahan, serta melahirkan berbagai inovasi,” ujar Khofifah.
Pada kesempatan tersebut, Khofifah juga mengapresiasi kepercayaan yang diberikan Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI kepada BPSDM Jatim sebagai penyelenggara kegiatan ini. Kepercayaan ini, kata dia, menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN).
Sebanyak 60 peserta yang berasal dari berbagai kementerian, lembaga, pemerintah provinsi, dan kabupaten/kota se-Indonesia telah menyelesaikan pendidikan selama kurang lebih empat bulan melalui metode blended learning. Keberagaman peserta ini dinilai menjadi modal penting untuk memperkuat jejaring dan kolaborasi nasional.
Tema yang diusung pada angkatan ini adalah ‘Kepemimpinan Adaptif Berbasis Empati untuk Mendukung Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik sebagai Fondasi Resiliensi Nasional’. Khofifah menilai tema ini sangat relevan menghadapi tantangan global, perkembangan teknologi, dan berbagai krisis yang membutuhkan respons cepat.
“Oleh sebab itu, seorang pemimpin birokrasi dituntut memiliki kemampuan beradaptasi terhadap perubahan, membangun inovasi, memiliki empati, serta mampu membangun kolaborasi lintas sektor,” tegasnya.
Khofifah menambahkan keberhasilan birokrasi tidak diukur dari banyaknya regulasi, melainkan dari manfaat nyata yang dirasakan masyarakat melalui pelayanan yang cepat, mudah, transparan, dan berkeadilan. Birokrasi yang adaptif dan inovatif juga menjadi prasyarat utama mewujudkan Indonesia menjadi negara maju.
Sebagai bukti konkret, Gubernur Khofifah memaparkan capaian positif Jawa Timur yang didukung oleh tata kelola yang baik. Pada Triwulan I 2026, ekonomi Jatim tumbuh 5,96 persen (y-o-y), lebih tinggi dari nasional yang sebesar 5,39 persen. Selain itu, tingkat pengangguran terbuka juga tercatat rendah sebesar 3,55 persen, serta Jatim tetap menjadi lumbung pangan nasional.
Transformasi birokrasi juga terus didorong melalui berbagai inovasi digital seperti TRANS JATIM AJAIB 2.0, JOSS GANDOS, dan MAJADIGI untuk menghadirkan layanan yang lebih responsif.
Khofifah menekankan bahwa ilmu dan materi pelatihan harus diwujudkan dalam aksi nyata. Ia menegaskan pentingnya implementasi “Proyek Perubahan” yang telah disusun oleh para peserta selama mengikuti pendidikan.
“Mahkota PKN II adalah ketika proyek perubahan itu benar-benar diimplementasikan. Kita berharap setelah kembali ke instansi masing-masing, program tersebut dapat berjalan dan memberikan dampak nyata,” kata Khofifah.
Ia juga mengapresiasi kegiatan Visitasi Kepemimpinan Nasional yang memberikan pengalaman langsung kepada peserta mengenai praktik pelayanan publik dan penguatan resiliensi bangsa.
Di akhir sambutannya, Khofifah berpesan agar para peserta menjadi pemimpin yang mampu mendengar sebelum memutuskan, merangkul sebelum memerintah, dan selalu mengutamakan kolaborasi serta kebijakan yang berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat. (*)
