KabarBaik.co – Pemkab Jombang resmi membuka seleksi terbuka untuk mengisi jabatan pimpinan tinggi pratama (JPTP) atau eselon II. Tiga posisi strategis diperebutkan para ASN mulai 2 hingga 16 Oktober 2025 mendatang.
Ketiga jabatan tersebut yakni Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Satpol PP, Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat, Hukum, dan Politik
Ketua Panitia Seleksi (Pansel) yang juga Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang, Agus Purnomo, mengatakan seleksi ini dilakukan secara transparan dan kompetitif.
“Tujuannya agar jabatan strategis segera terisi oleh pejabat yang profesional, berintegritas, dan kompeten,” ujar Agus dalam keterangannya, Sabtu (4/10).
Agus menyebut, total ada enam jabatan eselon II yang kosong saat ini. Namun, hanya tiga yang dibuka melalui seleksi terbuka. Tiga lainnya akan diisi lewat mekanisme mutasi atau job fit, sesuai kewenangan Bupati Jombang.
Adapun enam jabatan eselon II yang lowong adalah, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Satpol PP, Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat, Hukum, dan Politik, Kepala DPMPTSP, 5. Kepala Dinas Perkim, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan.
Pendaftaran dilakukan secara daring melalui laman ASN Karier BKN. Proses seleksi meliputi. Verifikasi administrasi. Asesmen manajerial. Penelusuran rekam jejak. Penulisan makalah. Wawancara. Nama-nama calon yang lolos tiga besar akan diumumkan pada awal November 2025.
Seleksi ini mengacu pada UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN dan sudah mendapat rekomendasi dari BKN per 29 September 2025. Pansel menegaskan seluruh proses tidak dipungut biaya. Informasi resmi bisa diakses di laman BKPSDM Jombang.
Sementara itu, pada Kamis (11/9/2025), Bupati Jombang Warsubi telah melantik 25 pejabat manajerial di Pendopo Kabupaten. Mereka mengisi sejumlah posisi strategis di OPD, mulai dari asisten daerah, kepala dinas, direktur RSUD, hingga camat.
Pelantikan itu merupakan tindak lanjut dari asesmen job fit yang digelar sebelumnya. Dalam sambutannya, Warsubi menegaskan bahwa rotasi dan promosi bukan sekadar formalitas.
“Setiap posisi adalah amanah. Yang terpenting, pejabat yang baru dilantik bisa segera menyesuaikan diri dan memberikan layanan terbaik untuk warga Jombang,” ujarnya.
Meski begitu, Warsubi mengungkapkan masih ada lebih dari 100 jabatan yang kosong di lingkup Pemkab Jombang. Ia memastikan proses pengisian akan terus dilakukan bertahap. (*)
