KabarBaik.co, Jombang – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang melakukan validasi lapangan calon peserta didik program Sekolah Rakyat Tahun Ajaran 2026/2027. Langkah ini dilakukan untuk memastikan bantuan pendidikan tersebut diterima oleh anak-anak yang benar-benar membutuhkan.
Validasi dipimpin langsung Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang Agus Purnomo bersama Kepala BPS Jombang Mouna Sri Wahyuni, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wor Windari, serta Kepala Dinas Sosial Agung Hariadi. Kegiatan juga melibatkan camat, perangkat desa, dan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH).
Agus Purnomo mengatakan Kabupaten Jombang memperoleh kuota 270 siswa untuk program Sekolah Rakyat. Kuota tersebut dibagi untuk jenjang SD, SMP, dan SMA dengan masing-masing jenjang sebanyak 90 siswa.
“Saat ini data calon peserta didik yang masuk tercatat 208 anak untuk SMA, 203 anak untuk SMP, dan 66 anak untuk SD,” kata Agus, Selasa (9/6).
Menurutnya, validasi dilakukan dengan mencocokkan data dalam Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dengan kondisi riil di lapangan.
“Sesuai arahan Bupati, kami memastikan langsung kondisi calon siswa agar program ini benar-benar tepat sasaran dan dapat membantu memutus mata rantai kemiskinan,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinsos Jombang Agung Hariadi menjelaskan program Sekolah Rakyat tahun ini menerapkan sistem multi entry multi exit. Artinya, penerimaan siswa tidak harus dimulai dari kelas 1 di semua jenjang.
Prioritas diberikan kepada anak terlantar, anak tidak sekolah, anak putus sekolah, serta keluarga miskin kategori desil 1 dan 2 yang membutuhkan bantuan pendidikan.
Tim validasi melakukan pengecekan langsung ke sejumlah rumah calon siswa di Kecamatan Diwek, di antaranya Desa Brangkal, Desa Brodot, dan Desa Pandanwangi.
Pemkab Jombang berharap program ini tidak hanya membuka akses pendidikan gratis, tetapi juga menjadi upaya meningkatkan kesejahteraan keluarga kurang mampu melalui pendidikan.
