KabarBaik.co, Surabaya – Antrean panjang akibat kosongnya pasokan solar subsidi di sejumlah SPBU di Jatim mulai berdampak pada sektor transportasi hingga pariwisata. Waktu operasional armada yang seharusnya digunakan untuk mengangkut penumpang kini justru habis untuk mengantre bahan bakar.
Ketua DPD Organda Jawa Timur Firman Syah Mustofa mengatakan kondisi tersebut membuat banyak armada kehilangan kesempatan beroperasi sehingga pendapatan sopir maupun perusahaan angkutan ikut menurun.
“Yang biasanya dalam sehari bisa menjalankan empat rit atau dua kali pulang-pergi, sekarang karena harus mengantre berjam-jam di SPBU akhirnya hanya mampu menjalankan satu kali pulang-pergi,” kata Firman saat dikonfirmasi, Minggu (28/6).
Menurutnya, berkurangnya jumlah perjalanan otomatis memangkas penghasilan para sopir. Tak hanya itu, antrean panjang juga memicu gesekan antarpengemudi di SPBU.
“Karena sama-sama sudah lelah dan kepanasan mengantre, sering terjadi saling serobot antrean. Bahkan tidak jarang berujung cekcok hingga perkelahian,” ujarnya.
Firman menuturkan dampak kelangkaan solar subsidi juga dirasakan pelaku usaha transportasi pariwisata. Armada wisata yang sudah memiliki jadwal keberangkatan tetap harus beroperasi meski solar subsidi sulit diperoleh.
Akibatnya, operator terpaksa membeli Solar Dex yang harganya lebih mahal agar perjalanan tetap berjalan sesuai jadwal.
“Saya sendiri mengalami di wilayah Solo. Solar subsidi sudah habis sehingga terpaksa membeli Solar Dex. Akhirnya biaya operasional menjadi jauh lebih tinggi,” ungkapnya.
Ia mengingatkan apabila kondisi ini terus berlangsung, sebagian armada kemungkinan terpaksa dihentikan sementara karena sulit memperoleh bahan bakar.
“Kalau situasinya terus seperti ini, bisa saja ada armada yang sementara kami hentikan operasionalnya supaya tidak mengalami kendala di perjalanan,” katanya.
Firman menilai fenomena antrean solar yang terjadi beberapa hari terakhir tidak lepas dari perubahan kebijakan kuota BBM subsidi. Menurutnya, pemerintah kini menerapkan sistem kuota bulanan, berbeda dengan sebelumnya yang menggunakan alokasi tahunan.
“Dulu setiap SPBU mendapat kuota untuk satu tahun sehingga antrean biasanya baru muncul menjelang akhir tahun ketika kuota mulai habis. Sekarang berubah menjadi kuota bulanan,” jelasnya.
Dengan skema tersebut, Firman memprediksi antrean panjang akan menjadi fenomena rutin setiap memasuki pekan terakhir setiap bulan.
“Mulai tanggal 22 sampai akhir bulan kemungkinan antrean akan terus terjadi karena kuota bulanan mulai menipis,” ujarnya.
Sebagai solusi, Organda Jawa Timur kembali mengusulkan agar sistem barcode pembelian solar subsidi dihapus. Menurut Firman, penyaluran BBM subsidi cukup diprioritaskan bagi angkutan umum berpelat kuning yang memenuhi persyaratan administrasi.
“Solar subsidi cukup diberikan kepada angkutan umum berpelat kuning yang izin usahanya aktif, STNK masih berlaku, dan pajaknya hidup. Kalau syarat itu tidak dipenuhi, ya tidak berhak mendapatkan solar subsidi,” tegasnya.
Ia menilai proses verifikasi dapat dilakukan melalui integrasi data dengan Samsat sehingga tidak perlu lagi menggunakan sistem barcode.
“Data kendaraan sudah ada di Samsat. Tinggal disinkronkan, sehingga penyaluran lebih sederhana dan tepat sasaran,” katanya.
Firman juga mendesak pemerintah segera menjelaskan penyebab antrean solar sekaligus menambah pasokan di lapangan. Menurutnya, selama distribusi belum kembali normal, dampaknya akan terus dirasakan sektor transportasi, mobilitas masyarakat, hingga aktivitas perekonomian.
“Kalau pasokannya ditambah dan distribusinya lancar, otomatis antrean akan hilang. Itu yang paling dibutuhkan saat ini,” pungkasnya. (*)
