KabarBaik.co, Surabaya – Anggota Komisi B DPRD Kota Surabaya, Baktiono, menegaskan perlunya segera mengisi jabatan pimpinan secara definitif di seluruh Perusahaan Umum Daerah (Perumda) dan Perusahaan Daerah (PD) di lingkungan Pemkot Surabaya. Menurutnya, berlarut-larutnya kekosongan jabatan yang hanya diisi Pelaksana Tugas (PLT) akan menghambat kemajuan serta terobosan baru yang dibutuhkan perusahaan daerah.
“Komisi B memang mendorong agar perusahaan-perusahaan daerah ini segera memiliki pimpinan definitif. Pasalnya, pimpinan definitif lebih leluasa menerapkan kebijakan dan inovasi baru, sedangkan PLT saat ini hanya berfokus menjalankan rutinitas yang sudah ada,” ujar Baktiono, Senin (20/7).
Ia menjelaskan, pemimpin yang sah memiliki tanggung jawab dan janji kerja yang harus ditepati kepada masyarakat maupun Wali Kota. Hal ini penting agar perusahaan daerah tidak hanya bermanfaat secara sosial bagi warga, tetapi juga mampu menghasilkan keuntungan dan dividen yang optimal untuk membiayai pembangunan kota.
“Kami mendesak agar segera dicarikan pemimpin yang benar-benar kredibel di bidangnya. Jangan sampai kekosongan jabatan berlangsung terlalu lama. Dengan pimpinan definitif, pasti akan muncul inovasi-inovasi yang jauh lebih baik,” tambahnya.
Jika proses seleksi yang berjalan belum menemukan sosok yang memenuhi syarat, Baktiono menyarankan Pemkot tidak terpaku pada mekanisme yang ada, melainkan memperluas jangkauan pencarian secara aktif.
“Kalau yang sudah diuji ternyata tidak memenuhi syarat, kami sarankan Bagian Perekonomian tidak menunggu calon yang mendaftar, melainkan harus aktif melamar dan mengundang warga Surabaya yang memang memiliki kompetensi. Bisa dari akademisi, tokoh masyarakat, hingga tenaga profesional dari perusahaan swasta maupun multinasional,” jelasnya.
Sebagai contoh, untuk PD Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya, dibutuhkan pemimpin yang tidak hanya paham pengelolaan usaha, tetapi juga menguasai konservasi, pelestarian budaya, mampu menjalin kerja sama, menarik sponsor, hingga berani mengembangkan jangkauan layanan. Hal serupa berlaku untuk PDAM, Alminum, Perseroda, hingga PAM Surya Sembada. Jika belum ditemukan calon yang mumpuni, pemerintah boleh mendatangkan langsung tenaga yang terbukti sukses di bidang sejenis.
Merespons lambatnya proses yang sudah berlangsung hampir setahun, DPRD menegaskan akan terus menyuarakan hal ini. “Kami akan terus menyampaikan baik secara langsung maupun terbuka. Jika calon yang diuji tidak mampu, segera cari orang lain yang lebih baik,” tegasnya.
Baktiono menegaskan, meskipun perusahaan masih mencatatkan keuntungan, kekosongan pimpinan definitif tidak elok dibiarkan. Sebab PLT hanya berwenang melanjutkan kebijakan lama, bukan merancang terobosan yang dibutuhkan untuk menjawab tantangan zaman.
“PLT hanya menjalankan aturan yang sudah ada. Makanya pimpinan definitif sangat dibutuhkan untuk membawa perubahan dan pengembangan yang lebih maju,” pungkasnya. (*)
