KabarBaik.co – Sejumlah kontraktor lokal di Kabupaten Bojonegoro mengeluhkan sulitnya memperoleh pekerjaan proyek fisik pada tahun anggaran 2025. Mereka menilai untuk bisa mendapatkan proyek, kontraktor harus terlebih dahulu memiliki rekomendasi dari ‘orang dalam’.
Keluhan tersebut disampaikan Sovia, perwakilan dari CV Emrald Karya Investama Bojonegoro, saat kegiatan Sapa Bupati yang digelar di Pendopo Malowopati, Kabupaten Bojonegoro, Senin (19/1). Di hadapan Bupati Bojonegoro Setyo Wahono, Sovia mengungkapkan bahwa kontraktor lokal yang telah memenuhi kelengkapan administrasi justru kesulitan mendapatkan pekerjaan.
“Di Bojonegoro tahun lalu ada ribuan paket pekerjaan. Namun kami yang sudah memiliki kelengkapan administrasi dan persyaratan lainnya justru kesulitan mendapatkan proyek. Bahkan, untuk bisa mengerjakan proyek disebut-sebut harus ada rekomendasi dari ‘orang dalam’,” ujar Sovia, Senin (19/1).
Menurut Sovia, meskipun perusahaannya berbasis di Bojonegoro dan mempekerjakan tenaga kerja lokal, proyek fisik justru lebih banyak ia peroleh di luar daerah. Kondisi tersebut dinilai ironis dan merugikan kontraktor lokal.
Sovia berharap Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dapat bersikap lebih profesional dan transparan dalam proses pemilihan kontraktor. Ia juga meminta agar hasil pekerjaan proyek pada tahun anggaran 2025 dievaluasi secara menyeluruh.
“Kami berharap Pemerintah Kabupaten Bojonegoro lebih transparan, melakukan evaluasi terhadap pekerjaan tahun lalu, dan memberikan kesempatan yang adil bagi kontraktor lokal untuk bekerja di Bojonegoro,” pungkasnya.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Bojonegoro, Setyo Wahono, menegaskan bahwa Pemkab Bojonegoro memiliki komitmen untuk memberdayakan kontraktor lokal. Namun demikian, ia menekankan bahwa profesionalitas tetap menjadi tolok ukur utama.
“Pada prinsipnya kami berkomitmen memberdayakan potensi lokal. Tetapi semuanya harus terukur dan profesional, baik dari sisi administrasi maupun peralatan. Soal isu orang dalam, sampai hari ini saya tidak pernah menjadi orang dalam bagi siapa pun,” tegas Wahono.
Wahono mengingatkan jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis agar lebih responsif terhadap keluhan para kontraktor lokal dan memberikan kesempatan yang setara. Terutama bagi mereka yang belum pernah mendapatkan proyek.
“Sebetulnya kami sudah melakukan pemetaan terhadap kontraktor. Namun dalam pelaksanaan teknis tentu ada beberapa pertimbangan, murni karena aspek profesionalitas pekerjaan, bukan karena faktor kedekatan personal,” tandas Wahono. (*)
