KabarBaik.co, Banyuwangi – Pemkab Banyuwangi berhasil mengembalikan 3.259 Anak Tidak Sekolah (ATS) ke bangku pendidikan melalui berbagai program bantuan dan pendampingan sejak 2023. Upaya tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh anak tetap memperoleh hak pendidikan hingga jenjang SMA atau sederajat.
Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani mengatakan, pemerintah daerah berkomitmen mencegah anak putus sekolah melalui berbagai skema bantuan, mulai dari perlengkapan sekolah, uang saku, pendidikan kesetaraan, hingga pendampingan bagi anak yang sempat berhenti sekolah.
“Bagi kami, tidak boleh ada anak yang kehilangan kesempatan mengenyam pendidikan apa pun persoalannya. Setiap anak berhak mendapatkan haknya untuk bersekolah melalui berbagai skema bantuan,” ujar Ipuk, Kamis (16/7).
Salah satu program yang dijalankan adalah Rintisan Desa Tuntas Wajib Belajar 12 Tahun (Rindu Bulan). Program ini melibatkan pemerintah desa, sekolah, Kementerian Agama, Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, hingga Baznas untuk mendata sekaligus mengembalikan anak yang tidak sekolah ke jalur pendidikan formal maupun pendidikan kesetaraan.
Menurut Ipuk, pendataan dilakukan hingga tingkat desa agar penanganan dapat disesuaikan dengan penyebab anak putus sekolah di masing-masing wilayah.
“Penyisiran kami lakukan dari lingkup desa. Kalau kita kunci dari wilayah terkecil, penanganannya akan lebih tepat sasaran karena penyebab anak putus sekolah berbeda-beda sehingga bentuk bantuannya juga harus disesuaikan,” katanya.
Ditambahkan Plt. Kepala Dinas Pendidikan Banyuwangi, Alfian, proses pendampingan diawali dengan verifikasi dan validasi data anak rentan putus sekolah.. Selanjutnya, tim melakukan kunjungan langsung ke rumah anak untuk mengetahui penyebab mereka tidak bersekolah.
“Anak-anak yang memang benar berstatus ATS akan kami visitasi untuk mengetahui akar persoalannya. Dari situ kami menentukan afirmasi atau bantuan yang paling sesuai, baik mengembalikan ke sekolah formal, pendidikan kesetaraan, maupun memfasilitasi akses berbagai bantuan pendidikan yang tersedia,” kata Alfian.
Pemkab Banyuwangi melakukan penyisiran terhadap anak-anak yang berpotensi putus sekolah hingga ke tingkat desa.
Banyuwangi juga memiliki program SAS (Siswa Asuh Sebaya), siswa diajak menyisihkan uang sakunya untuk membantu teman sekolahnya yang kurang mampu. Dari program ini memberikan bantuan kebutuhan siswa kurang mampu seperti sepeda, kacamata, perlengkapan sekolah, uang saku, dan bantuan kebutuhan pendidikan lainnya.
Gerakan ini menanamkan empati sekaligus menjadi jaring pengaman sosial di lingkungan sekolah. (*)
