KabarBaik.co – Mantan anggota Tim Hukum Paslon nomor urut 2, Agus Mashudi menilai kinerja Pansus Pilkada DPRD Jember tumpang tindih.
“Saya menilai pansus apapun itu biasanya dibentuk setelah terjadi peristiwa yang sangat krusial dan menjadi atensi dari pada media juga,” ujar Agus, Rabu (6/11).
Hal itu karena adanya kekhawatiran peristiwa itu akan mengganggu ketertiban masyarakat, akan mengganggu pelaksanaan ketertiban hukum.
“Hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara saya dan Pansus DPRD Jember, saya mengatakan kinerja dari Pansus DPRD Jember tumpang tindih” katanya.
Agus mengungkapkan, saat rapat ia mempertanyakan apa yang melatarbelakangi adanya Pansus itu.
“Jawabanya bahwa pembentukan sudah sesuai dengan aturan hukum. Kalau itu ya pasti. Tapi yang melatarbelakangi itu apa dulu, itu harus jelas,” kata Agus.
Oleh karena itu, lanjut Agus, pihaknya mendesak agar DPRD, khusunya pansus bekerja amanah.
“Saya harap pansus dapat bekerja menangani persoalan krusial yang terkait dengan Pilkada. Ia mencontohkan, persoalan bansos yang tertunda dan terhenti terkait proses Pilkada,” jelasnya.
“Jadi Pansus mendesak Pjs. Bupati Jember untuk segera mencairkan honor guru ngaji, beasiswa, hibah dan bansos segera. Sehingga bisa memberikan manfaat bagi masyarakat,” imbuh Agus.
Sementara itu, Ketua Pansus DPRD Jember, Ardi Pujo Prabowo mengatakan jika pihaknya memang sudah bekerja sesuai dengan regulasi.
“Kaitan regulasi tadi audiensi, ini yang mungkin, kita tanpa meremehkan atau merendahkan Pak Agus, bahwa kami sudah sesuai regulasi. Bahwa pansus ini bagian dari alat kelengkapan dewan yang sesuai dengan regulasi yang sudah ada,” ujar Ardi,
Ia mencontohkan, terkait kasus netralitas ASN di mana ada dugaan Plt. Camat Ambulu yang menggunakan fasilitas pemerintah, mobil berplat merah disinyalir membawa banner dari salah satu paslon.
“Nah ini salah satu hal yang masuk menjadi penanganan ke kita,” pungkas legislator Gerindra itu. (*)
