KabarBaik.co, Jakarta — Ketegangan mewarnai kawasan Jalan Jenderal Sudirman hingga sekitar Dukuh Atas, Jakarta Pusat, seharian Jumat kemarin (12/6). Mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI) dan berbagai kampus lain menggelar aksi bertajuk “Menuju Indonesia Bangkrut”. Aksi yang semula direncanakan berpusat di Bundaran Hotel Indonesia (HI) itu berujung pada ketegangan di lapangan setelah massa berkali-kali dihadang aparat keamanan.
Sejak siang, barisan mahasiswa itu berupaya bergerak menuju Bundaran HI sebagai titik utama aksi. Namun, pergerakan mereka terhenti oleh blokade aparat TNI-Polri di sejumlah titik. Termasuk kawasan Semanggi dan Tosari. Situasi beberapa kali memanas saat terjadi dorong-dorongan antara massa dan aparat ketika mahasiswa mencoba menembus barikade.
Aparat disebut mengarahkan massa untuk memindahkan lokasi aksi ke Gedung DPR RI atau Istana Negara. Namun, opsi tersebut ditolak oleh peserta aksi yang bersikeras mempertahankan Bundaran HI sebagai simbol utama penyampaian aspirasi mereka. Ketegangan juga meningkat ketika distribusi logistik untuk massa di lapangan ikut terhambat, memicu aksi saling dorong di tengah penjagaan ketat.
Aksi yang baru mulai sekitar pukul 13.00 WIB itu sempat tertunda dari jadwal awal pukul 10.00 WIB. Hingga petang, massa belum berhasil mencapai titik kumpul yang dituju dan masih tertahan di kawasan sekitar Tosari, meski tetap melanjutkan orasi secara bergantian.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa mengajukan lima tuntutan utama. Hentikan pemborosan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), turunkan harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak (BBM), hentikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta proyek Koperasi Desa Merah Putih, hentikan praktik militerisme di ruang sipil, serta mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk mengakui kesalahan dalam kebijakan pemerintah.
Baca Juga: Jejak Karier Dua Oknum Purnawirawan Jenderal yang Terseret Pusaran Korupsi MBG
Dalam keterangannya, BEM UI menyebut persoalan utama terletak pada pengelolaan APBN yang dinilai tidak tepat sasaran, termasuk alokasi anggaran untuk sejumlah program yang dianggap tidak transparan dan tidak berpihak pada sektor pendidikan dan kesehatan. Sementara itu, perwakilan BEM fakultas lain menilai kenaikan harga kebutuhan pokok dan BBM tidak terlepas dari kebijakan fiskal yang dianggap tidak efektif.
Di sisi lain, isu militerisme di ruang sipil juga menjadi sorotan, terutama terkait revisi regulasi kepolisian yang dinilai sejumlah mahasiswa berpotensi mempersempit ruang kebebasan sipil dan memperkuat dominasi aparat dalam kehidupan masyarakat.
Hingga malam, massa aksi tetap bertahan meski tidak berhasil mencapai Bundaran HI. Mereka terus menyuarakan tuntutan melalui orasi di tengah pengamanan ketat aparat.
Baca Juga: Berebut Rente Makan Bergizi Gratis
Aksi mahasiswa berjas almamater Kuning tersebut menjadi salah satu gelombang awal dalam beberapa waktu terakhir. Sejumlah kalangan memperkirakan, aksi mahasiswa serupa berpotensi akan merembet ke kota-kota lain sebegai wujud aspirasi dan kontrol atas kebijakan fiskal dan tata kelola negara. (*)
