KabarBaik.co, Surabaya – Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan sementara penyaluran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama masa libur sekolah. Kebijakan ini diambil sebagai bagian dari upaya evaluasi dan pembenahan tata kelola program yang belakangan menjadi sorotan setelah muncul sejumlah kasus keracunan makanan di beberapa daerah.
Di tengah penghentian sementara tersebut, berbagai tanggapan muncul dari masyarakat. Sebagian mengakui program ini memiliki manfaat bagi anak-anak sekolah, namun tak sedikit yang menilai aspek keamanan pangan harus menjadi prioritas utama sebelum program kembali dijalankan.
Nurhayati, 40, seorang guru Madrasah Aliyah di Jember, menilai konsep MBG pada dasarnya baik jika benar-benar mampu menghadirkan makanan yang sehat dan bergizi bagi siswa.
“Kalau menunya benar-benar bergizi dan tidak asal-asalan, ya perlu. Tapi kalau kualitas makanannya tidak diperhatikan, lebih baik dievaluasi dulu,” ujar Nurhayati saat dikonfirmasi KabarBaik.co, Sabtu (20/6).
Menurutnya, program seperti MBG seharusnya lebih difokuskan kepada siswa yang benar-benar membutuhkan, terutama mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu atau tinggal di daerah dengan tingkat kerawanan gizi yang masih tinggi.
“Kalau sasarannya tepat, tentu manfaatnya besar. Ada anak-anak yang mungkin berangkat sekolah tanpa sarapan atau kebutuhan gizinya belum terpenuhi. Mereka yang seharusnya diprioritaskan,” katanya.
Meski demikian, Nurhayati mengaku penghentian sementara program selama libur sekolah tidak terlalu berdampak pada aktivitas belajar mengajar. Sebab, saat ini siswa memang sedang tidak berada di lingkungan sekolah.
Namun ia berharap masa penghentian sementara tersebut dimanfaatkan pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem distribusi, pengolahan hingga pengawasan makanan.
“Kalau nanti dilanjutkan lagi, harapannya kualitasnya benar-benar dijaga. Jangan sampai tujuan baik program ini justru menimbulkan masalah baru,” tuturnya.
Pandangan serupa disampaikan Nana, 40, seorang ibu dengan dua anak yang masih duduk di bangku SD dan SMP di Kota Surabaya. Sebagai orang tua, ia mengaku mendukung upaya pemenuhan gizi anak-anak Indonesia. Namun dukungan itu harus dibarengi dengan jaminan keamanan pangan yang ketat.
“Saya bukan orang yang menolak program makanan bergizi. Sebagai ibu, saya justru peduli soal makanan sehat untuk anak-anak. Tapi yang membuat saya marah adalah ketika ada anak-anak yang justru mengalami keracunan akibat kelalaian pengelolaan,” kata Nana.
Menurutnya, kasus-kasus keracunan yang sempat terjadi menjadi alarm penting bahwa program berskala nasional membutuhkan sistem pengawasan yang matang dan profesional.
“Ini bukan sekadar membagikan makanan. Ada risiko kesehatan yang harus diperhitungkan. Pemerintah harus memastikan seluruh prosesnya aman, mulai dari bahan baku, pengolahan, penyimpanan hingga distribusi,” ujarnya.
Nana mempertanyakan kesiapan pelaksana program dalam mengantisipasi risiko-risiko yang lazim terjadi dalam pengelolaan makanan massal, seperti kontaminasi bakteri maupun kerusakan bahan pangan. Baginya, keselamatan anak-anak tidak boleh dikompromikan demi mengejar target pelaksanaan program.
“Ini menyangkut kesehatan dan nyawa anak-anak. Kalau memang ada kekurangan dalam pelaksanaannya, lebih baik diperbaiki dulu sampai benar-benar siap,” tegasnya.
Ia juga berharap evaluasi yang dilakukan selama penghentian sementara ini dapat menghasilkan sistem yang lebih baik sehingga kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang.
“Paling penting sekarang adalah memastikan anak-anak terlindungi. Jangan sampai ada lagi yang menjadi korban karena makanan yang tidak layak konsumsi. Programnya boleh bagus, tapi keamanan anak harus menjadi prioritas utama,” pungkasnya.
Sebagai informasi, BGN memutuskan menghentikan sementara penyaluran MBG selama masa libur sekolah untuk melakukan penataan dan penyempurnaan tata kelola program. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat pengawasan serta meningkatkan kualitas pelaksanaan MBG ketika kembali disalurkan kepada para siswa. (*)
