KabarBaik.co, Malang – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Malang ternyata belum sepenuhnya menyerap hasil produksi pangan lokal. Produk dari kelompok tani, urban farming, peternak, hingga pembudidaya ikan masih minim masuk ke dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (Dispangtan) Kota Malang, Slamet Husnan, mengungkapkan serapan produk lokal diperkirakan masih jauh dari angka 50 persen. “Kalau ditanya apakah menyentuh sekitar 50 persen yang sudah terserap ke SPPG, sepertinya belum. Belum sampai,” ujar Slamet, Senin (11/5).
Menurut Slamet, kendala utama terletak pada standar dan spesifikasi bahan pangan yang ditetapkan masing-masing dapur SPPG. Selain itu, sebagian besar pengelola dapur MBG juga telah memiliki pemasok tetap, sehingga produk pangan lokal harus bersaing untuk bisa masuk dalam rantai pasok program tersebut.
“Teman-teman SPPG juga sudah punya supplier sendiri-sendiri, tetapi tetap kami perkenalkan kepada mereka,” katanya.
Meski demikian, Dispangtan Kota Malang mengaku terus berupaya menjembatani para pelaku pertanian dan peternakan dengan pengelola dapur MBG. Sosialisasi telah dilakukan kepada kelompok tani, kelompok urban farming, pembudidaya ikan, maupun peternak agar hasil produksi mereka dapat terserap.
“Kami sudah melaksanakan sosialisasi ke kelompok-kelompok tani, kelompok urban farming, pembudidaya ikan, maupun peternakan agar hasil mereka bisa diserap oleh dapur SPPG,” jelasnya.
Saat ini, Kota Malang memiliki sekitar 115 kelompok urban farming yang tersebar di berbagai wilayah. Mayoritas menghasilkan komoditas sayur-mayur, sementara sebagian kelompok juga mengembangkan konsep budidaya terpadu seperti budikdamber atau budidaya ikan dalam ember.
Untuk memperkuat posisi kelompok urban farming tersebut, Dispangtan berencana membentuk satu koordinator atau pengurus bersama yang bertugas menghimpun hasil produksi dari berbagai kelompok. “Urban farming ini nanti kami satukan agar punya satu koordinator atau ketua pengurus yang bisa menghimpun hasil dari beberapa kelompok,” ungkap Slamet.
Di sisi lain, program MBG sebenarnya digadang-gadang mampu menjadi penggerak ekonomi daerah. Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, sebelumnya menyebut setiap unit SPPG mengelola anggaran sekitar Rp 1 miliar per bulan.
Dari total anggaran tersebut, sekitar 70 persen digunakan untuk pembelian bahan baku pangan. Bahkan, 95 persen di antaranya ditargetkan berasal dari produk pertanian, peternakan, dan perikanan lokal. (*)
