KabarBaik.co – Polres Pasuruan Kota menggelar rapat koordinasi (rakor) pengamanan guna mengantisipasi rencana aksi damai masyarakat Desa Sumberanyar, Kecamatan Nguling. Khususnya terkait rencana pembangunan instalasi militer TNI AL di wilayah Lekok dan Nguling, Kabupaten Pasuruan. Rapat berlangsung di Ruang Rupatama Sanika Satyawada Polres Pasuruan Kota.
Rakor dipimpin Kapolres Pasuruan Kota AKBP Davis Busin Siswara dan melibatkan TNI, Satpol PP, Dishub, Forkopimda, Kesbangpol, Muspika, kepala desa, serta perwakilan koordinator lapangan aksi. Kegiatan ini digelar sebagai upaya menyamakan persepsi, memetakan potensi kerawanan, serta merumuskan langkah pengamanan agar situasi tetap aman dan kondusif.
Dalam rapat disampaikan bahwa aspirasi masyarakat terkait konflik lahan telah berjalan hingga tingkat pusat. Saat ini pemerintah tengah melakukan pembaruan data kependudukan serta luasan lahan sebagai bagian dari proses penyelesaian. Pemerintah daerah dan Forkopimda memastikan komitmen untuk terus mengawal penyelesaian konflik secara bertahap dan berkeadilan.
Pihak Bakesbangpol Kabupaten Pasuruan yang diwakili oleh Prasetyo menyampaikan keseriusan pemerintah dalam menangani permasalahan tersebut. “Permasalahan ini sudah menjadi atensi pemerintah Kabupaten Pasuruan dan juga menjadi atensi dari DPRD Pasuruan dan pusat,” tegas Prasetyo.
Prasetyo menjelaskan, upaya konkret lainnya yang akan dilaksanakan pemerintah adalah dengan update data kependudukan. “Langkah kami saat ini yaitu melakukan update data kependudukan dan akan kami kirim ke tingkat pusat,” jelas Prasetyo.
Melalui Kabag Ops Polres Pasuruan Kota Kompol Miftahul MBK, menegaskan pendekatan persuasif dan dialogis menjadi prioritas dalam menyikapi rencana aksi damai. “Dalam hal ini kami siap mengawal dan mengamankan penyampaian pendapat sesuai ketentuan, dengan tetap mengedepankan keselamatan, ketertiban umum, serta mencegah potensi gesekan di lapangan,” kata Miftahul.
Melalui rakor ini, seluruh pihak sepakat untuk menjaga komunikasi, menahan diri, serta mengedepankan musyawarah demi terciptanya stabilitas keamanan wilayah. (*)
