KabarBaik.co, Banyuwangi – Komisi IV DPR RI menggelar reses di Banyuwangi. Serap aspirasi itu digelar di Dusun Pancer, Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, Banyuwangi, Kamis (28/7). Rombongan dipimpin Siti Hediati Hariyadi atau yang akrab disapa Titiek Soeharto beserta anggota komisi lainnya.
Turut mendampingi pejabat dari Kementerian Kehutanan, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Kelautan. Hadir pula Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, beserta jajaran Pemkab Banyuwangi.
Dalam dialog bersama warga, Titiek mengaku menerima berbagai keluhan mengenai dampak keberadaan tambang PT Bumi Suksesindo (BSI). Menurutnya, meski tambang telah beroperasi selama bertahun-tahun dan menghasilkan produksi emas, masih banyak masyarakat yang merasa belum menikmati kesejahteraan.
“Kami datang karena mendengar ada aktivitas tambang di sini dan ingin melihat dampaknya terhadap masyarakat. Tadi kami juga menerima banyak keluhan dari warga,” kata Titiek.
Ia mengingatkan bahwa Pasal 33 UUD 1945 mengamanatkan kekayaan alam dikuasai negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Karena itu, keberadaan tambang seharusnya memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekitar.
“Saya tanya apakah masyarakat Banyuwangi sudah sejahtera, padahal tambangnya ada di depan mata. Jawabannya belum. Ini yang menjadi pertanyaan kami,” ujarnya.
Titiek juga menyinggung kepemilikan saham pemerintah daerah pada perusahaan tambang. Menurutnya, jika pemerintah daerah telah menerima dividen dari hasil pengelolaan tambang, maka manfaatnya semestinya dapat dirasakan masyarakat.
“Kalau pemerintah daerah punya saham, mestinya sudah menerima dividen. Dengan produksi emas yang begitu besar selama lebih dari 10 tahun, seharusnya rakyat di sini sudah lebih sejahtera,” katanya.
Menurut Titiek, Komisi IV DPR RI akan membawa berbagai aspirasi tersebut ke Jakarta untuk dibahas lebih lanjut. Sebagai tindak lanjut, Komisi IV berencana memanggil PT Bumi Suksesindo (BSI) guna meminta penjelasan terkait kontribusi perusahaan terhadap kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah tambang.
“Kami akan mempertanyakan kepada PT BSI. Negara sudah memberikan kesempatan mengelola sumber daya alam, tetapi pada akhirnya masyarakat harus sejahtera. Kalau ternyata belum, kami ingin tahu apa penyebabnya,” tegas Titiek.
Sementara itu, Presiden Direktur PT BSI, Adi Adriansyah Sjoekri, mengungkapkan bahwa model operasi Tujuh Bukit Operations dirancang secara unik agar bisa bertumbuh harmonis berdampingan langsung dengan pemukiman warga dan sektor pariwisata.
“Tidak ada tambang di Indonesia yang modelnya sepresisi PT BSI. Seluruh perencanaan teknis terintegrasi dengan baik. Keberadaan PT BSI bukan sekadar industri, melainkan telah menjelma menjadi ikon kemajuan ekonomi dan investasi di Banyuwangi,” katanya.
Komitmen sosial pun terus diteguhkan. PT BSI secara masif menggelontorkan program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) melalui 8 pilar utama. Program berkelanjutan ini menyasar sektor pendidikan, kesehatan, peningkatan pendapatan riil (prioritas tenaga kerja lokal), kemandirian ekonomi, sosial budaya, kelestarian lingkungan, pembentukan lembaga komunitas, hingga pembangunan infrastruktur fasilitas publik.
Kendati demikian, beberapa warga yang bersikap netral dan mendukung penuh iklim investasi menyayangkan keterbatasan akses masuk karena pembatasan undangan di dalam lokasi acara.
“Seharusnya kami bisa diberi kesempatan yang sama untuk menyampaikan aspirasi dan dukungan kami langsung di dalam forum. Kami sangat menyayangkan kami tidak mendapatkan undangan,” ungkap M, salah seorang warga setempat yang hadir di luar area acara. (*)
