KabarBaik.co, Mataram – Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Abul Chair, menegaskan bahwa inovasi dalam pemerintahan tidak boleh hanya berorientasi pada penghargaan atau pengakuan semata. Menurutnya, inovasi harus mampu menghadirkan solusi yang lebih cepat, mudah, efisien, dan berdampak nyata bagi masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan saat membuka Rapat Koordinasi Persiapan Pengukuran dan Penilaian Indeks Inovasi Daerah serta Innovative Government Award (IGA) Tahun 2026 di Ruang Rapat Tambora Kantor Gubernur NTB, Kamis (11/6).
Abul Chair menekankan bahwa esensi inovasi daerah terletak pada kemampuan pemerintah menyelesaikan berbagai persoalan pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Inovasi bukan bicara tentang mendapatkan penghargaan. Yang paling penting adalah bagaimana kita menyelesaikan masalah dengan cara yang lebih baik, lebih cepat, lebih mudah, lebih efisien, dan lebih berdampak bagi masyarakat. Penghargaan hanyalah instrumen untuk mengukur sejauh mana inovasi itu berjalan,” tegasnya.
Menurut Sekda, selama ini NTB telah melahirkan banyak inovasi dari berbagai organisasi perangkat daerah. Namun, tantangan ke depan bukan lagi sekadar menambah jumlah inovasi, melainkan memastikan inovasi tersebut berkelanjutan dan memberikan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Ia meminta seluruh kepala perangkat daerah menjadikan inovasi sebagai instrumen penyelesaian masalah, bukan sekadar memenuhi indikator penilaian. Karena itu, pengembangan inovasi harus dilakukan secara terencana, terdokumentasi, dan memiliki dampak yang terukur.
Berdasarkan evaluasi tahun sebelumnya, sejumlah aspek masih perlu diperkuat, mulai dari replikasi inovasi, dokumentasi dampak, pemanfaatan testimoni masyarakat, penguatan unsur kebaruan, hingga hilirisasi inovasi melalui perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI).
Sementara itu, Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) NTB, I Gede Putu Aryadi, mengungkapkan bahwa saat ini terdapat sekitar 150 inovasi yang berkembang di lingkungan Pemerintah Provinsi NTB selama periode 2024–2025.
Menurut Aryadi, salah satu inovasi strategis yang akan diusung NTB pada ajang IGA 2026 adalah transformasi kebijakan pengentasan kemiskinan dari Program Jaring Pengaman Sosial (JPS) menuju Program Desa Berdaya.
Program tersebut dinilai menjadi simbol perubahan pendekatan pembangunan dari pola bantuan sosial menuju pemberdayaan masyarakat yang lebih berkelanjutan dan berbasis potensi desa.
“Pak Gubernur menginginkan inovasi yang kita tampilkan benar-benar mencerminkan ikhtiar besar NTB dalam mengatasi kemiskinan. Karena itu, transformasi dari JPS menuju Desa Berdaya menjadi salah satu inovasi strategis yang akan kita dorong sebagai model pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat,” ujar Aryadi.
Ia menambahkan, nilai Indeks Inovasi Daerah NTB pada 2025 mencapai 73,23. Tahun ini, Pemprov NTB menargetkan peningkatan hingga 76 sesuai target dalam RPJMD.
Bagi Pemprov NTB, inovasi tidak lagi dipandang sebagai sekadar kompetisi antardaerah. Inovasi diarahkan menjadi alat untuk mempercepat pengentasan kemiskinan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat ekonomi masyarakat, serta mendorong reformasi birokrasi.
“Pada akhirnya yang kita ukur bukan banyaknya inovasi yang dibuat, tetapi seberapa besar manfaat yang dirasakan masyarakat dari inovasi tersebut,” tandas Abul Chair. (*)
