RUPIAH kini telah menyentuh level Rp18.000 per dolar AS. Inflasi menggerogoti daya beli rumah tangga. BI Rate naik. Di saat yang sama, biaya pendidikan tinggi di perguruan tinggi negeri (PTN) terus menekan keluarga Indonesia. Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang seharusnya menjadi pintu akses pendidikan berkualitas justru berpotensi menjadi pintu masuk menuju jurang kemiskinan baru.
Mayoritas mahasiswa PTN berasal dari kelas menengah bawah, kelompok yang paling rentan terhadap guncangan ekonomi. Mereka bukan miskin ekstrem yang mendapat KIP Kuliah penuh, tapi juga bukan kelas atas yang bisa membayar UKT golongan tertinggi tanpa berkeringat. Menguliahkan ke kampus swasta elite, bahkan kuliah ke luar negeri.
Ketika rupiah anjlok dan harga kebutuhan pokok makin melonjak, tambahan beban UKT—meski “hanya” dibatasi 5% per tahun—bisa menjadi pukulan telak tambahan.
Data menunjukkan kenaikan UKT historis jauh melampaui inflasi umum. Di beberapa kampus top, terutama prodi favorit, UKT golongan atas telah naik ratusan persen dalam satu dekade. Meski pemerintah membatasi kenaikan melalui Permendikbudristek, tekanan biaya operasional kampus (gaji dosen, infrastruktur, jurnal internasional, dan impor alat praktikum) tetap tinggi karena ketergantungan pada dolar.
Sejumlah hasil penelitian menegaskan hubungan langsung antara UKT tinggi dan tingkat drop out. Kenaikan satu satuan UKT dapat meningkatkan risiko putus kuliah hingga 28%. Mahasiswa terpaksa bekerja sambil kuliah, mengambil cuti, atau bahkan berhenti total. Bagi keluarga, ini berarti investasi pendidikan bertahun-tahun lenyap sia-sia.
Kelas menengah Indonesia sendiri sedang menyusut. Laporan Mandiri Institute mencatat penurunan jumlah kelas menengah, sementara kelompok aspiring middle class (rentan miskin) justru membengkak. Pendidikan tinggi seharusnya menjadi alat naik kelas sosial. Nah, UKT yang mahal justru mengancam mendorong mereka turun kelas—dari menengah ke pra-sejahtera, bahkan miskin.
Bayangkan seorang anak dari keluarga pegawai swasta atau wiraswasta kecil di daerah. Orang tua sudah berjuang membayar cicilan rumah, biaya hidup sehari-hari yang naik karena rupiah lemah, dan kini ditambah UKT yang menyedot puluhan juta per semester. Hasilnya? Stres keluarga meningkat, mental health mahasiswa terganggu, dan potensi generasi hilang.
Secara makro, ini mengancam bonus demografi. Indonesia butuh SDM unggul untuk bersaing global. Jika akses PTN semakin eksklusif, kita akan kehilangan talenta dari kalangan bawah dan menengah—mereka yang justru paling gigih dan inovatif karena pengalaman hidup yang keras.
Pemerintah telah melakukan langkah pembatasan dan transparansi, tentu itu positif. Namun, itu belum cukup. Dibutuhkan, peningkatan signifikan dana bantuan operasional PTN agar kampus tak membebani mahasiswa. Ekspansi program beasiswa yang tepat sasaran, termasuk bagi kelas menengah rentan. Lalu, review ulang otonomi keuangan PTN-BH agar tak berorientasi komersial berlebihan. Stimulus ekonomi yang menjaga daya beli kelas menengah juga penting, sehingga UKT tak terasa seperti beban tak tertahankan.
Kita tak boleh membiarkan pendidikan tinggi menjadi privilege segelintir orang. UKT bukan sekadar angka di rekening kampus. UKT adalah investasi masa depan bangsa. Jika dibiarkan memukul kelas menengah bawah di tengah krisis rupiah dan inflasi, kita bukan hanya kehilangan mahasiswa, tapi juga kehilangan harapan jutaan keluarga untuk naik kelas.
Sudah saatnya pemerintah, kampus, dan masyarakat bersinergi. Jangan biarkan UKT menjadi bom waktu yang meledakkan mimpi generasi muda Indonesia. (*)
