KabarBaik.co, Gresik – Dinamika keterbatasan alokasi dana desa menuntut jajaran pemerintah desa untuk semakin cermat, taktis, dan jeli dalam menentukan skala prioritas pembangunan.
Setiap rupiah anggaran yang dikucurkan negara harus mampu menstimulasi manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat, sekaligus wajib dikelola secara akuntabel agar terhindar dari jerat persoalan hukum di kemudian hari.
Berangkat dari urgensi kebutuhan krusial tersebut, Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Surabaya hadir memberikan kontribusi nyata dengan menggelar Workshop Tata Kelola Keuangan Desa. Kegiatan edukatif ini dipusatkan di Aula Kantor Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik, Rabu (8/7).
Agenda ini diikuti secara antusias oleh sedikitnya 69 peserta yang terdiri atas jajaran kepala desa (kades), bendahara desa, serta perwakilan perangkat Kecamatan Bungah.
Lokakarya ini merupakan bagian integral dari Program Pemberdayaan Masyarakat yang diinisiasi oleh Kampus Merah Putih Untag Surabaya di wilayah Kabupaten Gresik.
Camat Bungah, Muh. Izzul Muttaqin, S.Ag., memaparkan bahwa tantangan riil yang dihadapi pemerintah desa saat ini bukan sekadar mengejar target fisik pembangunan semata.
Lebih dari itu, aparatur desa berkewajiban memastikan setiap program dirancang berbasis kebutuhan riil masyarakat (community-based need) dengan sokongan perencanaan anggaran yang matang.
“Formasi dana desa saat ini pergerakannya semakin terbatas. Oleh karena itu, jajaran pemerintah desa dituntut harus mampu memilah dan memilih program mana yang benar-benar mendesak menjadi prioritas utama demi memberikan asas manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemaslahatan warga,” ujar Izzul Muttaqin saat membuka jalannya workshop.
Ia menggarisbawahi bahwa kualitas tata kelola keuangan merupakan cerminan utuh dari mutu tata pemerintahan desa (good village governance). Aparatur desa diwajibkan menjunjung tinggi integritas serta menerapkan asas kehati-hatian (prudent principle) dalam setiap tahapan sirkulasi anggaran, sebab kelalaian administrasi sekecil apa pun berpotensi memicu konsekuensi hukum.
Sebagai wujud komitmen total dalam mendongkrak kapasitas aparatur, Untag Surabaya menerjunkan langsung Guru Besar Bidang Keuangan sekaligus Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Untag Surabaya, Prof. Slamet Riyadi, M.Si., Ak., CA., CTA. Profesor senior ini membekali peserta dengan materi fundamental mengenai sendi-sendi tata kelola keuangan yang sehat.
Menurut kacamata Prof. Slamet Riyadi, manajemen keuangan yang presisi merupakan pilar penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan kredibel. Pemerintah desa wajib hukumnya mempertanggungjawabkan setiap sen penggunaan anggaran, mulai dari kejelasan sumber pendanaan hingga dampak output manfaat yang dirasakan masyarakat.
“Ekspektasi dan kebutuhan masyarakat itu sifatnya tidak terbatas, sementara di sisi lain ketersediaan sumber daya keuangan kita sangat terbatas. Di sinilah manajemen pengelolaan keuangan hadir sebagai instrumen strategis untuk memastikan berbagai kebutuhan publik dapat terpenuhi secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel,” terang Prof. Slamet di hadapan peserta.
Di lokasi yang sama, Ketua Pelaksana Kegiatan, Eko April Ariyanto, S.Psi., M.Psi., menjelaskan bahwa workshop kali ini merupakan sub-bagian dari Program Inovasi Peningkatan Kualitas Aparatur Desa besutan Untag Surabaya. Dirinya memastikan eskalasi kapasitas aparatur ini tidak akan berhenti di sini, melainkan bakal dikawal berkala melalui pendampingan kombinasi luring dan daring selama total 20 jam pembelajaran (JP).
Sebagai rangkaian pararel, selain menggelar Workshop Tata Kelola Keuangan di Kecamatan Bungah, Untag Surabaya juga dijadwalkan bakal menyelenggarakan Workshop Kewirausahaan bagi pemuda Karang Taruna di Kecamatan Sidayu pada 10 Juli 2026 mendatang.
Kedua agenda strategis tersebut terbingkai utuh dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Untag Surabaya yang diplot berlangsung secara maraton mulai tanggal 6 hingga 17 Juli 2026.
Langkah konkrit ini menjadi bukti nyata sekaligus manifestasi pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi Untag Surabaya dalam menyokong akselerasi pembangunan desa serta penguatan tata kelola pemerintahan di daerah.
