KabarBaik.co, Bojonegoro – Kebijakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro yang mendorong para ayah mengantar anak di hari pertama sekolah menuai kritikan. Aliansi Perlindungan Perempuan dan Anak (APPA) Bojonegoro menilai program tersebut berpotensi menimbulkan dampak psikologis bagi sebagian anak karena dinilai belum mempertimbangkan beragam kondisi keluarga.
Kritik itu muncul setelah Bupati Bojonegoro menerbitkan Surat Edaran Nomor 474/3451/412.209/2026 tertanggal 23 Juni 2026 tentang Gerakan Ayah Mengambil Rapor Anak ke Sekolah (GEMAR) dan Gerakan Ayah Mengantar Anak di Hari Pertama Sekolah (GAMAS).
Surat edaran tersebut merupakan tindak lanjut dari kebijakan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN yang bertujuan memperkuat ketahanan keluarga sekaligus meningkatkan keterlibatan ayah dalam pendidikan anak.
Melalui edaran itu, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), RSUD, kecamatan, BUMD, hingga satuan pendidikan diminta mendukung pelaksanaan GEMAR dan GAMAS. Bahkan, instansi diminta memberikan fleksibilitas jam kerja bagi pegawai yang berstatus ayah agar dapat mengantar anak ke sekolah maupun mengambil rapor.
Seluruh kegiatan juga diminta didokumentasikan dan dipublikasikan melalui media sosial serta situs resmi masing-masing instansi. Namun, niat meningkatkan peran ayah dalam pengasuhan justru dinilai belum sepenuhnya mempertimbangkan realitas yang dihadapi setiap anak.
Koordinator APPA Bojonegoro Nafidatul Himah, menilai gerakan tersebut tidak efektif apabila tujuan utamanya untuk mengatasi fenomena fatherless atau minimnya keterlibatan ayah dalam pengasuhan.
“Kami sudah geram dengan gerakan ini. Fatherless memang penting, tetapi kalau dalam edarannya harus ayah, saya kurang sepakat,” tegas Himah, Senin (13/7).
Menurutnya, kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan beban emosional bagi anak-anak yang ayahnya telah meninggal dunia, bekerja di luar daerah, atau tidak tinggal bersama keluarga.
Terlebih bagi peserta didik baru jenjang TK maupun SD yang sedang beradaptasi dengan lingkungan sekolah. Keharusan datang bersama ayah, kata dia, bisa memunculkan perasaan sedih, minder, hingga kehilangan bagi anak-anak yang tidak memiliki figur ayah di rumah.
“Kalau ada gerakan harus diantar ayah, bagaimana perasaan anak-anak yang tidak memiliki kondisi seperti itu,” ujarnya.
Himah juga menilai GAMAS belum menyentuh akar persoalan tentang rendahnya keterlibatan ayah dalam pengasuhan. Menurutnya, membangun kedekatan emosional tidak cukup dilakukan melalui kegiatan seremonial yang hanya berlangsung pada hari pertama sekolah.
Ia menyarankan pemerintah menghadirkan program yang lebih inklusif dengan memberi ruang bagi figur pengasuh lain, seperti kakek, maupun wali, untuk berpartisipasi apabila ayah berhalangan.
Selain itu, sekolah juga dinilai dapat mengembangkan berbagai aktivitas yang melibatkan keluarga, seperti tugas bercerita bersama ayah melalui video, panggilan video bagi ayah yang bekerja di luar kota, kegiatan parenting, outbound keluarga, hingga aktivitas sederhana seperti mencuci piring atau membuat prakarya bersama figur pengasuh di rumah.
“Kalau ingin melibatkan ayah dalam aktivitas anak, seharusnya tidak seperti ini. Programnya harus lebih berperspektif anak, apalagi Bojonegoro menyandang predikat Kabupaten Layak Anak,” tandasnya.
APPA berharap Pemkab Bojonegoro dapat mengevaluasi implementasi GAMAS agar tujuan memperkuat peran ayah dalam pengasuhan tetap tercapai tanpa mengesampingkan kondisi psikologis anak-anak yang berasal dari latar belakang keluarga yang berbeda.(*)
