KabarBaik.co, Surabaya – Kenaikan harga Pertamax tidak hanya berdampak pada pengeluaran masyarakat pengguna kendaraan pribadi. Kalangan sopir truk di Jatim menilai kebijakan tersebut juga berpotensi menimbulkan efek domino yang lebih luas, mulai dari meningkatnya biaya operasional hingga risiko penyalahgunaan BBM bersubsidi.
Persaudaraan Driver Seluruh Indonesia (PDSI) menyoroti kemungkinan semakin maraknya praktik penyimpangan dalam distribusi BBM apabila selisih harga antara BBM subsidi dan non-subsidi terus melebar tanpa diimbangi pengawasan yang ketat.
Ketua Umum PDSI sekaligus Koordinator I Gerakan Sopir Jawa Timur (GSJT), Angga Firdiansyah, mengatakan kenaikan harga Pertamax berpotensi mendorong sebagian oknum mencari keuntungan dengan berbagai cara, termasuk memanfaatkan celah dalam sistem distribusi BBM subsidi.
Menurutnya, kondisi tersebut bisa memicu munculnya berbagai praktik yang selama ini masih menjadi persoalan, seperti penimbunan BBM, penyalahgunaan barcode, hingga aktivitas mafia BBM yang memanfaatkan perbedaan harga untuk meraup keuntungan.
“Yang kami khawatirkan makin banyak penyalahgunaan BBM bersubsidi untuk memenuhi kebutuhan BBM non-subsidi. Dampaknya bisa memunculkan lebih banyak mafia BBM, penimbunan, hingga penyalahgunaan barcode untuk mendapatkan solar atau BBM subsidi,” kata Angga saat dikonfirmasi, Jumat (12/6).
Angga menjelaskan, kenaikan harga Pertamax memang tidak secara langsung berdampak pada seluruh armada angkutan barang. Namun, ketika harga BBM non-subsidi semakin tinggi, tekanan ekonomi akan dirasakan oleh berbagai sektor usaha yang bergantung pada transportasi.
Dalam jangka panjang, kondisi tersebut dapat memicu kenaikan biaya distribusi barang, yang pada akhirnya berpotensi memengaruhi harga kebutuhan pokok di tingkat konsumen. Di sisi lain, selisih harga yang lebar antara BBM subsidi dan non-subsidi juga dinilai membuka peluang bagi oknum untuk melakukan penyimpangan.
Karena itu, PDSI menilai persoalan yang perlu mendapat perhatian serius bukan hanya soal kenaikan harga BBM, melainkan efektivitas pengawasan terhadap penyaluran BBM subsidi agar benar-benar tepat sasaran.
“Hingga sekarang masih ada berbagai modus penyalahgunaan yang ditemukan di lapangan. Kalau pengawasan lemah, potensi penyalahgunaan akan semakin besar,” ujarnya.
PDSI dan GSJT meminta pemerintah bersama aparat penegak hukum meningkatkan pengawasan terhadap distribusi BBM subsidi, terutama di wilayah-wilayah yang selama ini rawan terjadi penyimpangan. Penindakan tegas terhadap pelaku penimbunan maupun mafia BBM juga dinilai penting untuk memberikan efek jera.
Menurut Angga, langkah pengawasan yang kuat menjadi kunci untuk mencegah dampak lanjutan dari kenaikan harga BBM non-subsidi. Selain menjaga ketersediaan pasokan bagi masyarakat yang berhak menerima subsidi, pengawasan juga diperlukan untuk memastikan distribusi energi berjalan adil dan tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang mencari keuntungan pribadi.
“BBM subsidi harus benar-benar dinikmati masyarakat yang berhak. Jangan sampai kenaikan harga BBM non-subsidi justru dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk mencari keuntungan melalui praktik-praktik yang merugikan masyarakat,” pungkasnya. (*)
