DI TENGAH pelemahan rupiah, kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok, BBM, dan daya beli yang menghadapi tekanan, muncul kembali narasi Reformasi Jilid II di kalangan mahasiswa dan publik. Salah satu sorotan tajam adalah Kabinet Merah Putih yang memiliki 48 kementerian dan 59 wakil menteri, plus banyaknya deretan penasihat Presiden, menjadikannya salah satu kabinet terbesar dalam sejarah pasca-Reformasi.
Struktur tersebut jauh lebih besar dibanding era Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY, maupun Jokowi. Pertanyaannya, apakah kabinet sebesar ini merupakan solusi atas tantangan pembangunan yang semakin kompleks, atau justru berpotensi menciptakan inefisiensi dalam tata kelola pemerintahan?
Secara struktural, Kabinet Merah Putih memang dirancang untuk mengakomodasi agenda pembangunan yang luas sekaligus konfigurasi koalisi politik yang besar. Penambahan kementerian/lembaga dimaksudkan untuk memperkuat fokus pada sektor-sektor prioritas seperti hilirisasi industri, ketahanan pangan, investasi, dan pembangunan wilayah.
Namun, semakin banyaknya kementerian dan jabatan politik tentu membawa tantangan tersendiri. Sebut saja di antaranya koordinasi yang lebih kompleks, potensi tumpang tindih kewenangan, serta meningkatnya kebutuhan anggaran operasional birokrasi. Berbagai studi administrasi publik menunjukkan bahwa efektivitas pemerintahan tidak hanya ditentukan oleh ukuran organisasi, tetapi juga oleh kejelasan fungsi, koordinasi antarlembaga, dan kompetensi kepemimpinan.
Tantangan koordinasi tersebut semakin relevan karena beberapa bidang kebijakan kini melibatkan lebih banyak aktor kelembagaan. Sebagai contoh, agenda hilirisasi dan investasi tidak hanya bersinggungan dengan Kementerian Investasi, tetapi juga berkaitan dengan Kementerian Perindustrian, Kementerian ESDM, Kementerian BUMN, Dantara, serta kementerian koordinator terkait.
Demikian pula agenda ketahanan pangan yang melibatkan Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pekerjaan Umum, Badan Pangan Nasional, dan Kementerian Koordinator Bidang Pangan. Semakin banyak institusi yang terlibat, makin penting pula kejelasan pembagian kewenangan agar tidak terjadi duplikasi program maupun perlambatan pengambilan keputusan.
Perdebatan mengenai efektivitas kabinet besar semakin mengemuka setelah munculnya lembaga baru Badan Gizi Nasional (BGN) dan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Tiga mantan pimpinan BGN telah ditahan dan menjadi tersangka kasus korupsi yang diduga mencapai triliunan rupiah.
Memang, skandal besar tersebut tentu belum dapat dijadikan bukti bahwa kabinet gemuk otomatis melahirkan korupsi. Namun, kasus itu memperkuat kekhawatiran publik mengenai pentingnya pengawasan yang kuat terhadap program-program dengan alokasi anggaran yang sangat besar. Dalam konteks ini, yang menjadi sorotan bukan semata ukuran kabinet, melainkan kemampuan sistem pemerintahan dalam memastikan akuntabilitas, transparansi, dan pengendalian internal berjalan efektif.
Bandingkan dengan presiden-presiden sebelumnya. Megawati dengan kabinet yang relatif ramping mampu menjaga stabilitas pada masa transisi politik dan ekonomi. SBY mempertahankan ukuran kabinet yang relatif konsisten selama dua periode dengan koordinasi pemerintahan yang cukup terjaga. Jokowi juga menjalankan agenda pembangunan infrastruktur yang masif dengan jumlah kementerian yang lebih sedikit.
Sebaliknya, pengalaman era Gus Dur menunjukkan bahwa kabinet yang luas dan koalisi yang beragam tidak selalu menghasilkan stabilitas politik. Pengalaman tersebut memperlihatkan bahwa ukuran kabinet bukan faktor penentu utama keberhasilan pemerintahan; fokus kebijakan, disiplin birokrasi, dan kepemimpinan yang efektif tetap menjadi faktor yang lebih menentukan.
Keresahan ekonomi yang dirasakan sebagian masyarakat turut memperbesar kritik terhadap pemerintah. Meskipun indikator makro menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang relatif terjaga, tidak sedikit masyarakat yang merasa manfaatnya belum sepenuhnya tercermin dalam kondisi ekonomi sehari-hari. Di sinilah muncul kesenjangan persepsi antara optimisme statistik makro dan pengalaman ekonomi yang dirasakan langsung oleh rumah tangga.
Demonstrasi mahasiswa dan berbagai kritik publik perlu dipahami bukan sekadar sebagai nostalgia terhadap gerakan Reformasi 1998, melainkan sebagai ekspresi tuntutan agar kebijakan publik lebih responsif terhadap persoalan yang dirasakan masyarakat.
Persepsi tersebut juga muncul di tengah sejumlah indikator ekonomi yang menunjukkan tekanan pada biaya hidup. Kenaikan harga berbagai komoditas pangan dan kebutuhan dasar menjadi faktor yang paling dirasakan masyarakat karena berhubungan langsung dengan konsumsi sehari-hari.
Di sisi lain, tantangan fiskal, fluktuasi nilai tukar, serta meningkatnya kebutuhan belanja negara turut mempersempit ruang kebijakan pemerintah. Kondisi inilah yang menjelaskan mengapa sebagian masyarakat merasa bahwa perbaikan indikator makro belum sepenuhnya tercermin dalam kondisi ekonomi rumah tangga sehari-hari.
Dalam konteks tersebut, isu kabinet gemuk menjadi simbol yang mudah ditangkap publik. Memang bukan satu-satunya penyebab ketidakpuasan, tetapi dapat menjadi katalisator persepsi mengenai pemborosan, lambatnya koordinasi, atau kurang tajamnya prioritas kebijakan. Di era digital, ketika informasi mengenai anggaran dan kinerja pemerintah semakin mudah diakses, masyarakat menjadi semakin sensitif terhadap setiap indikasi inefisiensi birokrasi.
Karena itu, Reformasi Jilid II yang banyak diperbincangkan harus dipahami sebagai tuntutan dan aspirasi terhadap tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Agenda yang relevan bukanlah sekadar memperbesar atau memperkecil kabinet, melainkan memastikan setiap kementerian/lembaga memiliki fungsi yang jelas, mengurangi potensi tumpang tindih kewenangan, memperkuat pengawasan program strategis, serta mengarahkan anggaran negara secara lebih efektif pada kebutuhan publik yang paling mendesak.
Di sisi lain, perlu diakui bahwa pemerintah memiliki argumentasi tersendiri dalam membentuk kabinet yang lebih besar. Kompleksitas pembangunan nasional, kebutuhan percepatan investasi, hilirisasi industri, dan penguatan ketahanan pangan menjadi alasan yang kerap dikemukakan untuk memperluas struktur pemerintahan. Karena itu, ukuran kabinet pada akhirnya harus diuji bukan melalui asumsi, melainkan melalui hasil yang dapat diukur. Yakni, kualitas pelayanan publik, efektivitas koordinasi, dan pencapaian target-target pembangunan.
Prabowo-Gibran masih memiliki waktu untuk membuktikan bahwa kabinet gemuk ini mampu bekerja secara efektif. Langkah konkret seperti evaluasi berbasis kinerja dan kompetensi, penyederhanaan fungsi yang beririsan, penguatan sistem pengawasan, serta transparansi dalam pengelolaan program-program strategis seperti MBG dan koperasi desa dapat membantu memulihkan kepercayaan publik. Sebaliknya, apabila berbagai persoalan tata kelola tidak segera dibenahi, kritik yang saat ini berkembang berpotensi menjadi tekanan politik yang lebih luas.
Selain evaluasi berbasis kinerja, pemerintah dapat mempertimbangkan audit kelembagaan secara berkala untuk mengukur efektivitas setiap kementerian dan lembaga. Hasil audit tersebut dapat digunakan untuk menyederhanakan fungsi yang beririsan, menghapus program yang tidak efektif, serta menetapkan indikator kinerja utama yang terukur bagi setiap kementerian. Dengan demikian, evaluasi kabinet tidak hanya didasarkan pada pertimbangan politik, tetapi juga pada capaian kebijakan dan manfaat yang dirasakan masyarakat.
Reformasi sejati bukan soal mengganti rezim, melainkan memperbaiki tata kelola. Kabinet yang besar dapat menjadi aset apabila menghasilkan kebijakan yang cepat, terkoordinasi, dan berdampak nyata. Namun jika ukuran organisasi justru memperlambat pengambilan keputusan dan pemborosan APBN, maka tuntutan perubahan akan semakin menguat. Indonesia pada akhirnya tidak membutuhkan pemerintahan yang besar atau kecil, Indonesia butuh pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan mampu menjawab kebutuhan rakyat. (*)
