KabarBaik.co, Bojonegoro – Sekretaris Cabang Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) cabang Bojonegoro Nafidatul Himah menyampaikan kritik terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang saat ini dijalankan pemerintah. Meski pada awalnya mendukung program tersebut, namun ia menilai pelaksanaannya kini semakin jauh dari tujuan awal dan perlu dievaluasi secara menyeluruh.
Perempuan yang akrab disapa Hima itu mengatakan pada awal peluncurannya ia sangat mendukung program MBG karena melihat manfaatnya bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu yang kerap berangkat sekolah tanpa sarapan.
“Awal program ini saya setuju. Apalagi kita kerap melihat anak yang kurang mampu atau anak yang setiap pagi buta sudah ditinggal orang tuanya untuk bekerja sehingga lupa membuatkan sarapan anaknya. Dalam kondisi seperti itu, MBG bisa membantu memenuhi kebutuhan gizi mereka,” ujarnya, Minggu (21/6).
Namun seiring berjalannya waktu, Hima menilai berbagai persoalan muncul dalam pelaksanaan program tersebut. Menurutnya, kritik terhadap MBG kerap sulit diterima, sementara sejumlah polemik terus bermunculan.
Ia melihat munculnya kasus dugaan korupsi hingga penangkapan sejumlah pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan program. Kondisi tersebut, menurutnya, memunculkan dampak berantai yang dirasakan masyarakat.
“Efek dominonya yang paling terasa adalah kenaikan harga kebutuhan pokok. Pendapatan masyarakat tidak naik, tetapi harga-harga terus meningkat. Yang paling merasakan dampaknya tentu masyarakat kecil,” katanya.
Selain itu, Hima juga menilai pengelolaan dapur penyedia makanan dalam program MBG semakin jauh dari semangat awal yang ingin melibatkan masyarakat dan pelaku usaha lokal. Apalagi ia melihat para penyedia MBG merupakan politisi, maupun orang-orang yang memiliki jabatan atau seseorang yang dekat dengan penguasa.
“Awalnya MBG digadang-gadang akan melibatkan UMKM dan masyarakat. Tetapi dalam praktiknya tidak seperti yang dijanjikan. Menurut saya itu bentuk pengkhianatan terhadap tujuan awal program,” ungkapnya.
Ia juga menyikapi sebagian pengelola dapur yang dinilai kurang menunjukkan empati terhadap berbagai kritik yang muncul di masyarakat. Menurutnya, kondisi tersebut semakin memperburuk persepsi publik terhadap program MBG.
Tak hanya itu, Hima mempertanyakan pelaksanaan program saat masa libur sekolah yang sempat menjadi polemik di sejumlah daerah. Menurutnya, kebijakan tersebut menunjukkan adanya persoalan dalam tata kelola program.
“Anak-anak sedang libur tetapi program tetap dipaksakan berjalan. Ketika ada aturan penghentian saat libur, ada yang menolak. Ini menunjukkan ada yang tidak beres dalam pelaksanaannya,” ujarnya.
Hima juga mengaku prihatin dengan sejumlah kasus keracunan makanan yang terjadi di berbagai daerah dan dikaitkan dengan pelaksanaan MBG. Menurutnya, kondisi tersebut membuat sebagian orang tua merasa khawatir.
“Sudah banyak kasus keracunan yang membuat orang tua was-was. Mereka jadi khawatir ketika anak-anak menerima makanan dari program itu,” katanya.
Atas berbagai persoalan tersebut, Hima menilai pemerintah perlu melakukan evaluasi serius terhadap pelaksanaan MBG. Bahkan, untuk sementara waktu ia menyatakan lebih sepakat apabila program tersebut dihentikan hingga tata kelolanya diperbaiki.
Sebagai solusi, ia mengusulkan agar pengelolaan program diserahkan ke pihak sekolah, sehingga pengawasan terhadap kualitas makanan dan distribusinya dapat dilakukan lebih dekat.
“Kalau pemerintah memang serius ingin memberikan gizi kepada anak-anak, menurut saya pengelolaannya bisa diberikan ke sekolah. Dengan begitu menu yang diberikan bisa lebih terkontrol dan lebih sesuai kebutuhan siswa,” tuturnya.
Menurut Hima, selama pengelolaan program masih memiliki keterkaitan dengan kepentingan politik maupun kelompok tertentu, perbaikan yang diharapkan akan sulit terwujud.
“Yang terpenting adalah memastikan tujuan awal program benar-benar untuk kepentingan anak-anak, bukan kepentingan lain. Kalau itu bisa dilakukan, saya yakin kualitas layanan dan menu yang diberikan juga akan lebih baik,” pungkasnya. (*)
