KabarBaik.co, Batu – Pemerintah Kota (Pemkot) Batu bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur terus memperkuat komitmen dalam mewujudkan pendidikan inklusif yang setara dan tidak diskriminatif bagi seluruh anak, termasuk anak berkebutuhan khusus (ABK).
Komitmen tersebut ditegaskan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Musyawarah Kerja Kepala Sekolah Pendidikan Khusus (MKKS PK) Jawa Timur yang digelar di GOR Gajah Mada, Kota Batu. Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu, Alfi Nurhidayat, menegaskan bahwa pendidikan inklusif saat ini bukan lagi sekadar wacana, melainkan telah menjadi kebijakan nyata yang terus diperkuat.
“Pendidikan inklusif harus memastikan tidak ada satu pun anak yang tertinggal, termasuk anak berkebutuhan khusus,” ujar Alfi, Senin (13/4). Sebagai bentuk implementasi, Pemkot Batu telah membentuk Unit Layanan Disabilitas (ULD) sejak 2024. Unit ini berperan dalam memberikan pendampingan kepada siswa inklusi, mulai dari asesmen hingga proses adaptasi di sekolah reguler.
Tak hanya itu, enam sekolah juga telah ditunjuk sebagai pelopor pendidikan inklusi, terdiri dari dua TK, dua SD, dan dua SMP. Pemerintah tidak hanya fokus pada perluasan akses, tetapi juga peningkatan kualitas pendidikan.
Melalui ULD, lanjut Alfi, tenaga pendidik mendapatkan pendampingan teknis serta bimbingan agar mampu menangani siswa berkebutuhan khusus secara tepat. Upaya tersebut juga telah menghasilkan sejumlah penghargaan di bidang pendidikan inklusif.
Sementara itu, Pemprov Jawa Timur menyoroti pentingnya penguatan kompetensi guru, khususnya di sekolah luar biasa (SLB). Kabid PK-PLK Dinas Pendidikan Jawa Timur, Mudianto, menegaskan bahwa pendekatan pendidikan bagi ABK tidak cukup hanya bertumpu pada aspek akademik.
“Kalau hanya mengandalkan akademik, itu tidak cukup. Yang dibutuhkan adalah keterampilan vokasi agar mereka bisa mandiri,” tegas Mudianto. Menurutnya, guru SLB harus memiliki kemampuan multitalenta, termasuk dalam memberikan keterampilan praktis yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja.
Sebagai langkah konkret, Dinas Pendidikan Jawa Timur mendorong kolaborasi dengan SMK untuk memberikan pelatihan vokasi bagi guru SLB, yang nantinya akan ditransfer kepada siswa. Selain itu, penguatan layanan pendidikan inklusif juga akan diperluas melalui rencana pembentukan ULD di wilayah lain, termasuk Kecamatan Junrejo.
Sinergi antara pemerintah daerah dan provinsi ini diharapkan mampu menciptakan sistem pendidikan yang lebih inklusif, adaptif, dan berkelanjutan, serta memastikan ABK memiliki masa depan yang mandiri dan layak. (*)
